Dugaan Keracunan MBG di Lombok Tengah, Gubernur Iqbal Minta SPPG Perketat Standar Keamanan Pangan
Mataram (NTBSatu) – Dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di NTB. Kali ini terjadi di wilayah Darmaji, Kabupaten Lombok Tengah, pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melalui Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik menyampaikan, dari kasus ini ia mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di NTB agar menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, tercatat 632 SPPG telah operasional di NTB.
“Saya menerima laporan adanya Kejadian Luar Biasa keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Temuan susu kedaluwarsa juga dilaporkan ada di kabupaten lainnya. Ini tidak boleh terulang,” tegas Aka, sapaan Ahsanul Khalik, Senin, 19 Januari 2026.
Ia menekankan, evaluasi tidak hanya soal bahan pangan, tetapi harus menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional SPPG. Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kemampuan juru masak, hingga proses pembelian bahan pangan.
Pemeriksaan juga mencakup potensi kelalaian dalam pemilihan bahan baku, termasuk kemungkinan penggunaan bahan kedaluwarsa. Serta memastikan semua tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari pembersihan, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
“Selain itu, Pak Gubernur juga meminta peningkatan standar sanitasi secara serius. Termasuk sterilisasi alat makan, perbaikan kualitas air yang digunakan, serta penataan alur limbah agar tidak menimbulkan kontaminasi silang,” jelasnya.
Ia menegaskan, dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan tegas.
“MBG adalah program prioritas pemerintah. Kita tidak menginginkan ada kejadian lagi ke depan karena yang paling utama adalah keselamatan penerima manfaat,” ujarnya.
Progres Program MBG di Provinsi NTB
Sementara itu, Pemprov NTB melaporkan progres MBG per 18 Januari 2026 terus menunjukkan capaian signifikan. Dari sisi layanan, 632 SPPG yang operasional terdiri dari 622 SPPG Mitra, 5 SPPG Pondok Pesantren, 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.
“SPPG menjadi simpul utama layanan gizi untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang semakin luas, termasuk daerah pinggiran dan pedesaan,” jelasnya.
Hingga 18 Januari 2026, total penerima manfaat MBG di NTB mencapai sekitar 1,88 juta jiwa, mencakup balita 194.597, bumil 31.300, busui 71.835, PAUD 86.750, TK 114.173, SD 1–3 274.022, SD 4–6 261.506, SMP 180.332, MTs 119.151, SMA 120.380, SMK 78.605, MA 71.411, serta pondok pesantren 6.090 jiwa.
“Program ini juga menyerap 29.605 tenaga kerja lokal dan melibatkan 2.490 supplier, terdiri dari 1.291 UMKM, 84 koperasi, 16 BUMDes, 1.094 supplier lainnya, serta 5 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai penguatan ekosistem ekonomi lokal yang tumbuh bersama layanan gizi,” tutup Aka. (*)
