Fisik Tuntas, PR Besar Menanti Kampung Nelayan Merah Putih NTB
Mataram (NTBSatu) – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama di NTB telah rampung 100 persen. Penyelesaian tersebut mencakup seluruh pekerjaan fisik, termasuk pemasangan dan penataan peralatan penunjang.
“Secara fisik sudah selesai 100 persen. Semua alat juga sudah di-setting (atur, red),” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, kemarin.
Meski pembangunan fisik telah tuntas, tantangan ke depan adalah bagaimana pengelolaan dan pengembangan aset yang telah dibangun dapat berjalan maksimal. Pemerintah mendorong koperasi sebagai pengelola untuk menyiapkan perencanaan usaha yang matang.
Salah satu langkah yang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lakukan adalah pendampingan terhadap koperasi di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.
Pendampingan tersebut diarahkan pada penyusunan business plan pengelolaan kawasan. Mengingat aset yang tersedia cukup beragam, mulai dari pabrik es, cold storage, hingga ruang-ruang usaha kuliner.
“Ini perlu keuletan dan bisnis plan (rencana, red) yang bagus, sekaligus mapping (pemetaan, red) potensi dan hambatan. Sehingga, mitigasi terhadap hambatan itu bisa dideteksi sejak awal,” ujarnya.
Pada tahap pertama, terdapat tiga Kampung Nelayan Merah Putih yang telah selesai dibangun. Sementara pada tahap kedua, pemerintah kembali merencanakan tiga lokasi tambahan yang saat ini masih dalam proses verifikasi.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih 2026
Untuk tahun 2026, sementara baru tiga lokasi, yakni di Desa Jala, Kabupaten Dompu. Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Serta, Kota Mataram. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses verifikasi lanjutan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Bukan sekadar membangun fisik. Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah turun langsung mengecek lokasi dan menerima laporan. Pengelolaan jangka panjang ini yang harus dipikirkan bersama,” jelasnya.
Pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya akan didelegasikan langsung kepada masyarakat melalui Koperasi Merah Putih di masing-masing desa. Setelah pembangunan selesai, operasional kawasan akan dimulai melalui proses serah terima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah kabupaten, lalu dilanjutkan ke koperasi.
Terkait operasional, pemerintah daerah berharap adanya dukungan lanjutan dari Pemerintah Pusat, terutama untuk membantu biaya awal seperti listrik dan operasional aset.
“Mengoperasikan ini tentu butuh biaya. Koperasi juga harus menyesuaikan dengan bisnis plan dan menghitung titik impas pengelolaan ke depan,” katanya.
Jika suntikan dana tambahan belum tersedia, koperasi didorong untuk melakukan berbagai inovasi, termasuk menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, pengepul ikan, serta memaksimalkan fungsi pabrik es dan cold storage.
“Selain itu, potensi sosial masyarakat sekitar juga diharapkan bisa digerakkan melalui pengembangan usaha kuliner di kawasan kampung nelayan,” ujarnya.
Secara nasional, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan bertahap dan tidak hanya di NTB. Dari sekitar 40 lokasi yang diajukan, tiga lokasi di NTB telah lolos verifikasi tahap awal yang rampung pada akhir 2025 lalu.
“Selain cold storage, fasilitas yang dibangun di Kampung Nelayan Merah Putih juga mencakup area perbengkelan dan fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang aktivitas ekonomi nelayan,” tutupnya. (*)



