Ketua DPD RI Ungkap Alasan Pemerintah Belum Terima Bantuan Asing: Harga Diri Bangsa Tinggi
Mataram (NTBSatu) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan, dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang belum membuka akses bantuan asing untuk mengatasi bencana di Pulau Sumatra.
Sultan menilai, pemerintah masih mampu mengerahkan kekuatan nasional untuk menangani situasi darurat tanpa ketergantungan terhadap pihak luar.
Menurutnya, pemerintah dapat mengatur mobilisasi sumber daya domestik agar proses pemulihan berjalan cepat dan terkoordinasi. Selain itu, Sultan juga menekankan pentingnya menjaga martabat nasional.
Ia menyampaikan, pemerintah ingin mempertahankan harga diri bangsa, ketika negara masih sanggup menangani bencana secara mandiri.
“Saya masih bersepakat dengan Pak Presiden sepanjang negara ini masih mampu untuk mengelola bencana ini, untuk me-recovery (memulihkan, red) ini dengan cepat, harga diri bangsa kita juga tinggi,” ungkapnya, melansir tempo.co, Kamis, 11 Desember 2025.
Pertimbangan Pemerintah
Sultan meyakini, Pemerintah Pusat memiliki alasan strategis ketika belum membuka akses bantuan asing. Ia menilai setiap kebijakan terkait dukungan internasional selalu melalui penilaian mendalam, terutama ketika Indonesia menghadapi situasi krisis.
Karena itu, meskipun masyarakat membutuhkan dukungan luas, pemerintah tetap memegang prinsip tertentu sebagai dasar sikap.
Ia menjelaskan pertimbangan tersebut sudah cukup kuat untuk menjadi legitimasi kebijakan. Termasuk, keputusan pemerintah yang belum menaikkan status banjir dan tanah longsor Sumatra menjadi bencana nasional.
Meskipun bencana itu menelan korban hingga ratusan jiwa di tiga wilayah, Sultan menilai, pemerintah memiliki ruang penuh untuk menentukan eskalasi bencana dan memilih langkah lanjutan.
Sebagai anggota DPD RI yang menjalankan fungsi pengawasan serta representasi publik, Sultan menegaskan keputusan akhir selalu berada di tangan Presiden Prabowo. Ia mengajak masyarakat menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya.
“Kita tunggu apakah nanti memang donasi asing akan dibuka, apakah status ini juga akan ditingkatkan,” tambahnya.
Sultan menambahkan bantuan asing bukan faktor utama. Ia menilai, percepatan pemulihan di lapangan menjadi prioritas, terutama layanan untuk korban, termasuk pemulihan trauma bagi ibu serta anak.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendataan kerugian agar proses penanganan berlangsung tepat dan terukur. (*)
