Rahasia Sukses Bupati Jarot dan Jajaran Raih Predikat WTP dari BPK
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., punya resep jitu untuk mendongkrak kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Ia pun tak pelit berbagi kisah sukses tersebut. Apa saja resep rahasianya?
Belum lama menjabat, Bupati Jarot sudah mulai menorehkan prestasi yang menggembirakan. Betapa tidak, di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih peningkatan dalam standar penilaian terkait tata kelola keuangan mereka.
Kesuksesan tersebut adalah predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Ini merupakan salah satu capaian menggembirakan di awal kepemimpinan Jarot sebagai kepala daerah. BPK RI pun mengapresiasi keseriusan Pemkab Sumbawa dalam memperbaiki temuan-temuan dalam laporan keuangan mereka.
Sukses ini juga menandai membaiknya tata kelola laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa yang telah BPK RI periksa. Ini merupakan opini WTP ke-11 kalinya dari BPK RI, setelah dua tahun sebelumnya hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah. WTP juga bukan sekadar predikat, melainkan bukti bahwa kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Selasa, 27 Mei 2025 lalu.
Memang, predikat WTP ini bukan pencapaian yang mudah. “Ini bukan suatu hal yang kami terima dengan mudah. Sejak saya dilantik tanggal 20 Februari lalu, tim sudah mulai turun awal kami menyusun laporan keuangan daerah dan kami masukkan ke BPK,” tutur Jarot, dalam sebuah wawancara dengan NTBSatu, baru-baru ini.
Menurutnya, setelah menerima laporan keuangan pemerintah daerah, BPK RI pun turun melakukan verifikasi selama lebih dari satu bulan. Dalam proses tersebut, Jarot mengaku cukup banyak mendapatkan temuan-temuan.
“Banyak hal yang terjadi ya, sedikit kesulitan dan kekurangan dalam sisi pengelolaan dana dari Sumbawa tapi dengan kami berusaha memperbaiki dan berjanji untuk membenahi semua hal-hal yang menjadi kekurangan. Dengan keterbukaan kami dengan sesungguh-sungguhan, kami berusaha memperbaiki itu dan alhamdulillah penilaian akhir kami diberikan apresiasi oleh BPK menjadi WTP,” beber Bupati Jarot.
Menurut Jarot, dengan predikat WTP, Pemerintah Pusat bisa memberikan bantuan tambahan untuk meningkatkan kekuatan keuangan pemerintah Jabupaten Sumbawa.
“Ada tiga kategori saya dapatkan di rate, yang pertama adalah membuat perencanaan tepat waktu baik RPJMD, secara strategis, maupun rencana panjang. Yang kedua adalah melaksanakan implementasi program sesuai dengan tahapan pertama, bahwa perencanaan dan targetnya bisa tercapai. Ketiga kita memberikan laporan ini menjadi track record yang baik untuk diberikan apresiasi oleh Pemerintah Pusat dan yang paling penting juga adalah adalah opini apakah kita bisa mengelola anggaran sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Jarot menambahkan, predikat WTP bermakna bahwa pemerintah daerah sudah bisa mengelola anggaran secara baik. Jarot mengakui, capaian ini melahirkan motivasi tambahan untuk semakin serius memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah daerah di Sumbawa.
“Ini menjadi hal yang sangat saya senang melihat pekerjaan teman-teman saya harus menggunakan strategi khusus untuk mengawal proses perencanaan baik di RPJMD maupun di ada program, kami Sumbawa juga saya menggunakan konsultan untuk membantu teman-teman OPD untuk mempercepat proses ini,” tambahnya.
Makna WTP
Opini WTP mengandung sejumlah makna penting. Pertama, laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Di mana dokumen-dokumen laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan lainnya, telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Selain itu, Opini WTP juga menjadi tanda kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan alias SAP. Pemerintah daerah yang telah meraih WTP, artinya laporan keuangan mereka telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
WTP juga menjadi bukti pengelolaan yang baik, yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Meski demikian, WTP tentu saja tidak menjamin bahwa tidak ada korupsi sama sekali. Ini adalah laporan atas sistem pembukuan dan akuntabilitas, bukan indikator akhir dari integritas. (*)
