Sumbawa Besar (NTBSatu) – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa, menggelar konsultasi publik rancangan akhir road map dan statuta pada Selasa, 25 November 2025.
Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat ketangguhan bencana di Kabupaten Sumbawa, dan memastikan penanggulangan berjalan lebih terarah dan melibatkan berbagai pihak.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Samota ini terselenggara berkat kolaborasi Konsepsi, Program SIAP SIAGA, FPRB Sumbawa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa.
Ketua FPRB Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry menjelaskan, penyusunan road map diperkuat dengan kajian ketangguhan pulau kecil yang dilakukan di Pulau Bungin, Medang, dan Moyo.
Kajian tersebut membantu tim mengidentifikasi kebutuhan pengurangan risiko di kawasan kepulauan, yang memiliki karakter ancaman berbeda.
“Pulau-pulau kecil kita memiliki potensi, namun juga rentan. Mulai dari akses terbatas, tekanan terhadap sumber daya, ancaman abrasi, cuaca ekstrem, hingga persoalan sosial ekonomi. Semua ini membutuhkan perencanaan yang matang,” ujar Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa ini.
Tegaskan Pendekatan Multipihak
Zulfikar mengatakan, penyusunan kajian ini melalui pengumpulan data lapangan, pemetaan risiko, diskusi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat lokal. Ia menegaskan, pendekatan multipihak menjadi fondasi penting dalam membangun ketangguhan bencana di daerah.
“Kami mengapresiasi keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat adat, hingga relawan. Sinergi ini menunjukkan ketangguhan hanya terbentuk ketika semua pihak bergerak bersama,” tegasnya.
FPRB Sumbawa berharap, hasil kajian tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan. Serta, peningkatan kapasitas masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
“Harapan kami, ini menjadi langkah nyata menuju Kabupaten Sumbawa yang lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman bencana,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Nur Hidayat mengingatkan, pentingnya keterhubungan dan kerja sama antarlembaga dalam menghadapi bencana. Ia menekankan, koordinasi yang kuat menjadi kebutuhan mendesak, terutama saat respons darurat.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Penanganan bencana harus melalui kolaborasi yang jelas, termasuk pembagian tugas dalam statuta dan road map FPRB. Apalagi kita sudah memasuki musim hujan yang rawan bencana,” tutupnya. (*)
