Desa Rempe Perkuat Sektor Pertanian hingga Infrastruktur untuk Kesejahteraan Warga

Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pertanian, peternakan, dan pembangunan infrastruktur.

Kepala Desa Rempe, Abdul Wahab menjelaskan, pada tahun 2024, pemerintah desa kembali mengalokasikan anggaran ketahanan pangan khusus untuk mendukung sektor pertanian warga.

“Untuk ketahanan pangan, Pemdes Rempe menganggarkan masing-masing rumah mendapatkan bibit padi satu kampil atau sebanyak 15 kilogram di sektor pertanian,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 21 November 2025.

Program Peternakan Berjalan Konsisten Sejak 2021

Selain pertanian, Pemdes Rempe juga terus memperkuat sektor peternakan melalui pembagian bibit ternak sapi setiap tahun. Abdul Wahab menyebut, program ini menjadi salah satu bentuk dukungan langsung kepada warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak.

“Semenjak saya menjabat, ada juga pembagian bibit ternak. Kita mulai dari pembagian bibit sapi. Yang sudah terbagi tahun pertama yaitu 2021 berjumlah 20 ekor, tahun 2022 terbagi 15 ekor, tahun 2023 sebanyak 21 ekor, tahun 2024 berjumlah 20 ekor, dan tahun 2025 berhasil kami bagikan 20 ekor ke warga yang benar-benar membutuhkan,” terang Abdul Wahab.

Ia menambahkan, Desa Rempe memiliki 370 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa, di mana sebagian besar menggantungkan hidup sebagai petani dan peternak.

Fokus Air Bersih hingga Fasilitas Publik

Meski pembangunan fisik desa belum terlalu besar, sejumlah pekerjaan strategis tetap terlaksana. Salah satunya pembangunan infrastruktur air bersih.

“Pada tahun 2020 ada anggaran untuk membangun air sumur dalam. Program ini merupakan kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa Barat,” jelasnya.

Selain itu, Pemdes Rempe juga mengalokasikan anggaran desa untuk kebutuhan lingkungan, fasilitas umum, dan perumahan warga.

“Yang dianggarkan melalui APBDes adalah donasi lingkungan, pemasangan paving blok, dan kita dukung perbaikan renovasi gedung posyandu juga kami lakukan. Ada pembagian mesin sedot air. Rehab rumah tahun 2024 ada satu rumah yang memang membutuhkan. Bangun baru rumah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD),” kata Abdul Wahab.

Seluruh program tersebut, menurutnya, merupakan upaya berkelanjutan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rempe.

“Kami berkomitmen mendukung kebutuhan dasar warga, baik dari sisi ekonomi, pangan, maupun fasilitas umum,” tutupnya.

Percepatan Pembangunan

Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.

Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia

“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.

RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.

Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.

Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.

Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)