Pemprov NTB Dorong Kawasan Alas Utan di Sumbawa Jadi Destinasi Pariwisata Unggulan
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB, terus mendorong percepatan pengembangan Kawasan Alas Utan menjadi destinasi pariwisata unggulan di Pulau Sumbawa.
Pemerintah menempatkan, Alas Utan pada posisi prioritas karena seluruh elemen kawasan tersebut menghadirkan potensi wisata yang kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kawasan Alas Utan masuk dalam daftar kawasan strategis pariwisata Pulau Sumbawa karena seluruh wilayahnya menghadirkan kekuatan alam, budaya pesisir, serta agrowisata yang mampu menarik wisatawan dengan ketertarikan beragam.
Pemerintah menegaskan posisi strategis Alas Utan melalui Lampiran II Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2013–2028, yang memuat delapan kawasan unggulan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, pemerintah memperkuat komitmen untuk memaksimalkan potensi Pulau Sumbawa yang memiliki karakter pariwisata yang sangat kuat dan beragam.
“Delapan kawasan ini bukan hanya indah, tapi punya kekuatan ekonomi dan budaya yang luar biasa. Ini lokomotif baru pariwisata Sumbawa dan kita ingin pengembangannya benar-benar memberi dampak untuk masyarakat,” ujar Iswandi beberapa waktu lalu.
Alas Utan menghadirkan tiga titik wisata utama, yaitu Agrotamasa, Pulau Bedil, dan Pulau Bungin. Agrotamasa menonjol melalui potensi agrowisata, Pulau Bedil menawarkan keindahan bahari yang menarik bagi wisatawan keluarga maupun pecinta aktivitas laut.
Sementara itu, Pulau Bungin memberi pengalaman unik sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Pemprov NTB menargetkan, pengembangan Alas Utan agar mampu membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
“Yang terpenting adalah masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata. Kita ingin Sumbawa tumbuh, tumbuh bersama masyarakatnya,” tambahnya.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
