Mataram (NTBSatu) – Biro Perekonomian Setda NTB mulai merancang mesin ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah pakar dan praktisi dilibatkan dalam forum, dalam rangka menerima masukan, ide dan gagasan ekonomi NTB yang lebih futuristik.
Lewat gagasan membuat Focus Group Discussion (FGD) perdana bertajuk “Membedah Pertumbuhan Ekonomi NTB”, para pakar ekonomi, akademisi, dan pelaku kebijakan menyamakan langkah dalam memperkuat sektor non-tambang.
Fokus pemerintah saat ini pada pertanian, pariwisata, dan UMKM. Hal ini guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tambang yang selama ini fluktuatif.
FGD perdana diselenggarakan, Kamis, 6 November 2025 di ruang pertemuan Bank NTB Syariah. Menghadirkan seluruh narasumber strategis. Diantaranya, Ketua Komisi 3 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K . Pamungkas. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin.
Prof Riduan Masud dari Akademisi UIN Mataram. Dr. Prayitno Basuki Akademisi Unram sekaligus Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi NTB. Suhardi Soud dari Tim Pakar Metadata Institute. Dr. H. Muhammad Irwan dari Tim Pakar Metadata Institute. Giri Arnaya,Anggota Tim Percepatan pembangunan NTB.
Prof. Dr. H. Agusdin dari Tim Pakar Metadata Institute. Serta Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazarudin. Dan diundang juga dari Kadin NTB, serta Bappeda NTB, namun berhalangan hadir.
FGD rencananya sekaligus menjadi embrio untuk membuat NTB Economic Forum yang akan rutin diselenggarakan setiap triwulan pada tahun 2026 nanti, guna membedah seluruh persoalan ekonomi, dan mencari solusinya. Agar terwujud target-target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi sendiri menilai selama ini pertumbuhan ekonomi NTB sangat bergantung pada tambang yang bersifat eksklusif dan minim serapan tenaga kerja.
“Tambang bisa menjadi driving factor, tapi sekaligus dragging factor. Saat produksinya anjlok hingga minus hampir 30 persen, ekonomi kita ikut minus,” tegasnya.
Sambirang mengapresiasi meningkatnya sektor industri pengolahan yang tumbuh di atas 66 persen dan menjadi tanda positif transformasi struktural ekonomi. Namun ia menegaskan, mesin pertumbuhan sebaiknya tidak lagi bertumpu pada tambang.
Menurutnya, porsi PDRB non-tambang mencapai sekitar 85 persen sehingga harus didorong tumbuh untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.
Ia memaparkan bahwa visi pembangunan NTB sudah dirangkum dalam Triple Agenda, yaitu menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2029. Memperkuat ketahanan pangan. Dan mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia.
Namun, kondisi fiskal daerah saat ini cukup tertekan akibat penurunan transfer pusat yang mencapai hampir Rp1,3 triliun pada 2026. Dampaknya, belanja modal produktif ikut terpengaruh.
Sambirang menegaskan pentingnya realisasi hilirisasi, terutama di Kawasan Industri Maluk, Sumbawa Barat.
Menurutnya, harus segera dibentuk lembaga pengelola kawasan sebagai fasilitator masuknya investasi. Ia juga menekankan urgensi mempercepat pengembangan industri turunan seperti kabel, pupuk, semen, hingga cold storage untuk udang dan ikan. Sektor garam dan udang di Sumbawa–Bima juga dinilai berpotensi besar namun belum dikelola maksimal.
Pembiayaan dari Bank Daerah, yaitu Bank NTB Syariah harus lebih dimaksimalkan pada pembiayaan-pembiayaan produktif. Dan diarahkan untuk hilirisasi, ketahanan pangan, dan pariwisata. (*)
