Mataram (NTBSatu) – Komisi III DPRD Kota Mataram menyoroti, masih banyaknya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi optimal. Padahal anggaran pembayaran listrik PJU mencapai Rp2,6 miliar per bulan atau sekitar Rp31 miliar per tahun. Kondisi ini dinilai ironis, mengingat Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Wakil Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron mengatakan, masih banyak PJU yang secara fisik sudah terpasang, namun mati akibat kurangnya pemeliharaan, terutama di wilayah Kecamatan Ampenan yang merupakan daerah pemilihannya.
“Lampunya ada, terutama di jalan umum, tapi mati dan dibiarkan lama. Padahal wilayah Kota Mataram kecil, kalau jalan 10 kilometer seharusnya terang. OPD harusnya lebih peka dan cepat tanggap,” ujar Gufron kepada NTBSatu Selasa, 6 Januari 2026.
Menurut Gufron, persoalan utama terletak pada sistem pembayaran listrik yang masih menggunakan kontrak daya. Sekitar 50 persen PJU dan PJL (Penerangan Jalan Lingkungan) di Kota Mataram masih memakai sistem ini, sehingga biaya tetap dibayarkan meski lampu menyala atau tidak.
“Kontrak daya ini kita bayar flat, hidup atau mati tetap bayar. Itu yang bikin anggaran membengkak,” tegasnya.
Ia menjelaskan, jika menggunakan sistem materialisasi (meterisasi), satu lampu dengan daya 100 watt hanya menghabiskan sekitar Rp75 ribu per bulan. Sementara kontrak daya bisa mencapai Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, atau hampir dua kali lipat.
Gufron menilai, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, OPD seharusnya berani berinovasi dengan mengalihkan sistem kontrak daya ke materialisasi karena lebih hemat dan transparan.
“Kalau materialisasi, pemakaian KWh jelas dan bisa diawasi. Kenapa yang sudah terbukti hemat justru dibiarkan? Ini yang terus kami dorong,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, program materialisasi PJU sebenarnya sudah berjalan sejak 2019 dan sempat mengalami kemajuan. Namun setelah terjadi pergantian kepala dinas, ia menilai program tersebut stagnan.
Penjelasan Dinas Perhubungan
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Mataram, Bambang Eko Yudarminto menjelaskan, PJU di Kota Mataram saat ini sudah memiliki sekitar 200 blok panel meterisasi yang ideal. Pembayaran listrik PJU per bulan mencapai Rp2,6 miliar.
“PJU (Penerangan Jalan Umum) itu kewenangan Dishub, sementara PJL (Penerangan Jalan Lingkungan) di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman. Total ada sekitar 3.000 titik lampu, termasuk 140 tiang PJU tenaga surya,” jelas Bambang.
Namun terkait besarnya anggaran bulanan tersebut, Bambang mengaku pihaknya masih melakukan kajian.
“Kenapa bisa sampai Rp2,6 miliar, itu masih dalam pembahasan. Kami rencanakan akan melakukan survei bersama PLN untuk memastikan datanya,” ujarnya.
Permasalahan PJU di Kota Mataram kini menjadi perhatian serius DPRD. Selain soal banyaknya lampu mati, sistem kontrak daya dinilai menjadi penyebab pemborosan anggaran. Dewan mendorong OPD terkait segera melakukan inovasi, dan percepatan materialisasi demi efisiensi dan kenyamanan masyarakat. (Marwah)
