Mataram (NTBSatu) – Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, S.STP., M.H., memastikan proses pembangunan gedung baru DPRD NTB tengah dimatangkan secara bertahap dan hati-hati.
Hendra menjelaskan, pihak Sekretariat DPRD telah mengundang seluruh pimpinan DPRD untuk menyamakan persepsi terkait tahapan pembangunan gedung baru. Mulai dari administrasi aset hingga perencanaan teknis.
“Yang dibahas dari awal itu, kita selesaikan dulu semua terkait dengan penghapusan gedung lama dan aset yang ada,” ujar Hendra, Selasa, 6 Januari 2026.
Menurutnya, Sekretariat DPRD NTB telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), maupun unsur teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Proses penghapusan aset tersebut saat ini masih menunggu penetapan nilai resmi dari Badan Aset dan Keuangan Daerah (BAKD), serta penilaian lanjutan dari instansi terkait.
“Kami sudah bersurat ke PPKD dan sudah beberapa kali rapat. Sekarang kita menunggu nilai final penghapusan. Ditargetkan bulan ini selesai,” jelasnya.
Hendra menyebut, pihaknya akan menghapuskan nilai aset gedung lama yang perkiraannya berada di kisaran puluhan miliar rupiah, sekitar Rp30 miliar, termasuk fasilitas penunjang di dalamnya. Namun angka tersebut masih menunggu hasil penilaian resmi.
Setelah proses penghapusan aset rampung, tahapan berikutnya adalah masuk ke perencanaan pembangunan yang akan Kementerian Pekerjaan Umum fasilitasi.
Tahapan tersebut meliputi lelang perencanaan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), hingga lelang pekerjaan fisik.
“Setelah penghapusan selesai, baru Kementerian PU mulai melelang perencanaan. Setelah perencanaan baru DED, lalu lelang fisik,” terangnya.
Hendra mengakui, seluruh rangkaian tahapan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Meski diharapkan dapat berjalan tahun ini, kemungkinan besar sebagian proses akan berlanjut hingga pertengahan atau semester kedua tahun berjalan.
Pertimbangan Jangka Panjang
Lebih jauh, Hendra menegaskan, rancangan pembangunan gedung baru DPRD NTB tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang hingga lima tahun ke depan.
“Kami sampaikan ke Kementerian PU, jangan hanya berpikir kebutuhan sekarang. Kita harus pikirkan lima tahun ke depan. Bisa saja jumlah anggota DPRD bertambah,” katanya.
Karena itu, rencana pembangunan gedung baru akan memperhitungkan potensi penambahan anggota dewan serta kebutuhan ruang yang lebih representatif.
Bahkan, secara konsep, bangunan direncanakan mundur sekitar 15 meter dari posisi gedung lama untuk menyesuaikan tata ruang dan pengembangan kawasan.
Dari sisi desain, Hendra menyebut akan ada upaya mengakomodasi nuansa khas daerah, namun tetap mengutamakan fungsi utama sebagai gedung legislatif.
“Akan ada sentuhan khas daerah, tapi jangan sampai lebih dominan dari fungsi utamanya. Fungsi tetap nomor satu,” tegasnya.
Terkait tata ruang internal, termasuk kemungkinan satu anggota satu ruangan, Hendra menyebut hal tersebut masih menunggu konsep final dari tim arsitek. Prinsipnya, pengaturan ruang akan menyesuaikan dengan kebutuhan kerja dan pelayanan publik.
“Kalau memungkinkan, tentu kita upayakan. Itu juga mempermudah masyarakat yang ingin bertemu anggota dewan agar tidak kesulitan mencari ruangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya melakukan seluruh proses ini dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas, mengingat pembangunan gedung DPRD merupakan aset publik yang harus memberi manfaat jangka panjang.
“Intinya, kami sudah menyampaikan kebutuhan ruang DPRD untuk menunjang fungsi dan kinerja lembaga. Sekarang semua berjalan sesuai tahapan,” tutup Hendra. (Zani)
