Mataram (NTBSatu) – Meski telah ditetapkan berdiri sebagai Dinas Kebudayaan NTB, terpisah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kini bergabung dalam Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora), seluruh aktivitas hingga saat ini masih berjalan dari Kantor Dikpora NTB.
Kondisi tersebut terjadi karena proses pemisahan masih berada pada tahap transisi administratif dan belum pengesahan kelembagaan secara penuh.
Pejabat Penanggung Jawab Rencana Kerja dan Anggaran (PPJ RKA) Dinas Kebudayaan NTB, Lalu Abdurrahim, S.Pd., MH., menjelaskan, secara regulasi kebudayaan memang telah pisah. Namun, secara operasional masih harus menunggu dasar hukum lengkap berupa Surat Keputusan (SK), struktur organisasi, serta penetapan perangkat pendukung lainnya.
“Saat ini kami belum bisa apa-apa, karena secara administratif Dinas Kebudayaan belum sepenuhnya berjalan. Yang bisa kami lakukan baru sebatas mempersiapkan agenda, mengamankan data, dan menyesuaikan dokumen sesuai tupoksi kebudayaan untuk diserahkan ke dinas baru,” ujar Abdurrahim kepada NTBSatu, Selasa, 6 Januari 2026.
Menurutnya, keterlambatan operasional dinas baru bukan karena stagnasi kebijakan. Melainkan konsekuensi dari ketentuan pemisahan OPD yang mengharuskan tahapan administrasi selesai lebih dulu. Termasuk di dalamnya penataan nomenklatur, struktur organisasi, hingga pemindahan aset dan sumber daya manusia.
Abdurrahim menyebutkan, pihaknya juga telah menerima surat dari Kementerian Kebudayaan yang meminta penyiapan data awal kelembagaan serta pranata pendukung sebagai dasar operasional Dinas Kebudayaan NTB.
“Semua itu menjadi prasyarat sebelum kebudayaan benar-benar bisa berjalan sebagai dinas mandiri. Jadi saat ini kami masih di fase transisi,” jelasnya.
Tunjuk Plt. Kepala Dinas Kebudayaan NTB
Dari sisi kepemimpinan, Ahmad Nur Aulia, S.STP., menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebudayaan NTB. Ia saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata NTB.
Penunjukan tersebut, kata Abdurrahim, menjadi bagian dari strategi awal agar kebijakan kebudayaan dapat terhubung dengan sektor pariwisata.
“Penunjukan Plt. ini agar arah gerak Dinas Kebudayaan lebih akseleratif dan selaras dengan sektor pariwisata. Kami menilai beliau memiliki kapasitas ke arah itu,” katanya.
Sementara itu, untuk mendukung operasional, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan telah mengajukan bekas Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram, sebagai kantor. Usulan tersebut masih dalam tahap penilaian.
Struktur organisasi Dinas Kebudayaan NTB juga telah diajukan dan kini menunggu proses pengesahan. Seluruh pejabat eselon dan jabatan fungsional masih berstatus siaga hingga terbitnya SK resmi.
Berdasarkan pantauan NTBSatu, aktivitas Bidang Kebudayaan masih berlangsung di lingkungan Dikpora NTB. Staf tetap berkantor dan bekerja seperti biasa, termasuk menyiapkan berkas untuk kantor baru. Meski, proses pemisahan kelembagaan belum tuntas dan SK baru belum diterbitkan.
“Masih seperti biasa meski terjadi kekosongan status dan belum terbit SK baru,” tutupnya singkat. (Alwi)
