Minim Lampu Jalan di Sejumlah Ruas, Pemkab Sumbawa Terkendala Infrastruktur dan Anggaran
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sumbawa masih minim penerangan jalan umum (PJU) dan memicu perhatian masyarakat, terutama di luar kawasan perkotaan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menyampaikan, kesiapan infrastruktur dan ketersediaan anggaran memengaruhi penyediaan PJU.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Dian Sidharta menjelaskan, pemerintah belum bisa memasang lampu jalan secara menyeluruh dalam waktu singkat.
Dian menyebutkan, masyarakat membayar pajak penerangan jalan melalui tagihan listrik. Namun, pemerintah tetap menyesuaikan pemasangan PJU dengan kondisi jaringan listrik dan infrastruktur di lapangan.
“Ketika masyarakat berlangganan listrik, di situ ada pajak PJU. Secara aturan pemerintah harus menyediakan, tetapi kami harus melihat kesiapan jaringan dan infrastrukturnya,” ujar Dian kepada NTBSatu, Selasa, 6 Januari 2026.
Ia menjelaskan, Pemkab Sumbawa menerapkan pemasangan PJU secara bertahap. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang telah terjangkau jaringan PLN dan memiliki infrastruktur memadai, sementara pemerintah memfasilitasi daerah yang belum siap dengan lampu tenaga surya.
“Untuk daerah yang infrastrukturnya sudah siap, seperti di dalam kota dan kecamatan utama, kami pasang lampu jalan. Untuk wilayah lain, kami gunakan tenaga surya,” jelas Dian.
Personel dan Perlatan Terbatas
Selain memasang lampu, Pemkab Sumbawa juga menangani pemeliharaan PJU yang telah terpasang. Masyarakat melaporkan lampu mati, kabel terlepas, atau gangguan teknis lainnya melalui laporan digital maupun telepon. Namun, keterbatasan personel dan peralatan memengaruhi kecepatan penanganan.
“Pemasangan dan pemeliharaan merupakan dua hal berbeda. Ada laporan yang bisa kami tangani langsung, ada juga yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan,” katanya.
Dian menyoroti aksi vandalisme yang sering merusak fasilitas PJU, terutama pada lampu tenaga surya yang baterainya kerap hilang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjaga kepentingan umum.
“Yang sulit itu bukan membangun fasilitasnya, tetapi membangun perilakunya. Memelihara jauh lebih sulit daripada membangun,” tegas Dian.
Terkait minimnya penerangan di ruas jalan Utan-Alas, Dian menjelaskan, ruas tersebut merupakan jalan nasional. Pemerintah menempatkan lampu jalan berdasarkan tingkat kerawanan lokasi karena keterbatasan pembiayaan.
“Kalau anggaran terbatas, yang diprioritaskan yaitu titik-titik rawan seperti tikungan dan persimpangan,” jelasnya.
Ke depan, Dian menyampaikan, Pemkab Sumbawa mengarahkan pola pembangunan jalan agar lebih terintegrasi. Pemerintah mengupayakan setiap pembangunan jalan baru dilengkapi bahu jalan, rambu, dan lampu penerangan secara bersamaan.
Selain itu, Pemkab Sumbawa mulai menggunakan lampu LED berdaya rendah untuk menekan konsumsi energi. Teknologi ini memungkinkan pemerintah menambah jumlah titik PJU secara bertahap.
“Dengan efisiensi energi, kerja sama dengan PLN, dan pemanfaatan CSR, kami berharap jangkauan PJU terus bertambah,” harapnya. (*)
