Ia menyebut, proyek jalan tol kemungkinan baru akan terealisasi di masa depan karena proses pembangunannya sangat panjang dan memerlukan waktu bertahun-tahun.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB fokus pada solusi cepat dan efisien guna mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar pelabuhan.
“Fokus kita sekarang mencarikan solusi yang paling cepat dan paling murah terhadap kepadatan lalu lintas ini,” ujarnya.
Proyek Tol Lembar – Kayangan Tetap Berlanjut
Pemerintah Provinsi NTB juga tetap melanjutkan konsep-konsep lama seperti studi kelayakan proyek tol. Iqbal menegaskan, jalur utara tol tidak akan ditinggalkan karena suatu saat pengerjaannya bisa dilanjutkan jika situasi memungkinkan.
“Sekarang kan kita tidak bisa mikir lama karena kebutuhan sudah mendesak. Jadi fokus kita nyari alternatif yang paling murah dan cepat direalisasikan,” tegasnya.
Pembangunan jalur by pass akan tetap menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Proyek ini mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan akan dikerjakan bersama-sama dengan pemerintah provinsi serta kabupaten.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjelaskan, pembangunan jalan tol sepanjang 82 kilometer itu telah menyelesaikan pra-FS pada 2024 dan akan memasuki tahap FS. Total kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp22 triliun.
Rinciannya, anggaran konstruksi mencapai Rp16 triliun, pembebasan lahan sebesar Rp1,9 triliun, pra-FS senilai Rp1,25 miliar, dan FS sebesar Rp5 miliar.
Pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya pembebasan lahan, yang terbagi atas Rp300 miliar di Lombok Barat, Rp1 triliun di Lombok Tengah, dan Rp600 miliar di Lombok Timur. (*)
