Tidak Menggambarkan Seluruh Kegiatan Investasi
Eva menjelaskan, data penanaman modal dalam laporan ini tidak menggambarkan seluruh kegiatan investasi yang ada di Provinsi NTB. Sebab, data tersebut tidak termasuk investasi di sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga.
Dari total realisasi investasi tersebut, sebesar Rp18 triliun bersumber dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Hal ini didukung oleh sejumlah proyek pertambangan besar di NTB. Seperti pembangunan Smelter tembaga dan pemurnian logam mulia di Sumbawa Barat,” tutur Eva.
Selain sektor ESDM, sektor perindustrian juga berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi sebesar Rp4,7 triliun. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp1,2 triliun, serta sektor perdagangan yang menyumbang sebesar Rp940,57 milliar.
“Untuk mencapai pertumbuhan tersebut dengan cara peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang kondusif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semakin membaiknya iklim investasi dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya realisasi investasi baik PMA maupun PMDN,” ungkapnya.
Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 7 huruf c tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang mewajibkan pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik dalam tahap konstruksi maupun tahap produksi/ komersial secara periodik per triwulan. (*)
