Biro Kesra NTB Jawab Tudingan Potong Dana Bansos: Itu Ulah Oknum

Mataram (NTBSatu) - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) oleh Pemprov NTB pada tahun 2024. Totalnya, Rp302 miliar. Rinciannya, dana hibah Rp295 miliar dan penyaluran bansos sebesar Rp7 miliar. Dalam LHP tersebut, BPK menemukan adanya pelaksanaan belanja hibah yang belum sesuai ketentuan hingga penggunaan dana belanja bansos oleh pihak yang tidak berhak. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda NTB, Sahnan tidak menampik adanya sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut. Pemprov NTB berkomitmen akan menyelesaikan temuan BPK tersebut. Sahnan mengaku, tidak bisa berkomentar terhadap keseluruhan anggaran yang bermasalah tersebut. Mengingat, pengelolaannya tidak semua berada di Biro Kesra Setda NTB. “Jadi semuanya tidak berada di Biro Kesra. Namun soal adanya pemotongan bansos itu, benar,” kata Sahnan kepada NTBSatu di ruangannya, Senin, 28 Juli 2025. Ia menegaskan, benar terdapat pungutan saat penyaluran dana bansos tersebut. Namun bukan oleh Pemprov atau pegawai Biro Kesra. Melainkan permainan oknum atau calo. “Total dana yang dipotong oleh pihak yang tidak berhak tersebut senilai Rp290.000.000,00 dengan jumlah bervariasi per kelompok,” jelasnya. Biro Kesra merealisasikan Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok usaha berupa uang senilai Rp1.025.000.000. Bansos ini di-transfer BPKAD melalui rekening lembaga. “Jadi bukan tunai,” ujarnya. 41 Kelompok Penerima Penyaluran bantuan sosial tersebut kepada 41 kelompok penerima yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 90.1.5-727 Tahun 2024, tentang Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat/Lembaga/Kelompok Usaha Bersama untuk Bidang Penyelenggaraan Urusan Sosial di Provinsi NTB tanggal 21 November 2024. Nilai dana bantuan sosial yang disalurkan kepada masing-masing kelompok penerima senilai Rp25.000.000. Adapun kelompok penerima bansos tersebut terdiri dari 23 kelompok penerima di Kota Mataram, 7 kelompok penerima di Kabupaten Lombok Barat, 6 kelompok penerima di Kabupaten Lombok Tengah, dan 4 kelompok penerima di Kabupaten Lombok Timur. Dari puluhan kelompok penerima itu, terdapat 16 kelompok penerima yang tidak menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan nilai yang diterima pada rekening kelompok. “Hal ini terjadi karena terdapat pungutan oleh pihak yang tidak berhak tersebut,” tutur Sahnan. Mekanisme pungutan dengan cara meminta kelompok penerima untuk menyerahkan seluruh dana bantuan sosial, yang ditarik dari rekening kelompok secara tunai. Selanjutnya, kelompok penerima diberikan sisa dana yang telah dipotong untuk digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan. Pemprov Minta Oknum Mengembalikan Terhadap persoalan ini, Sahnan mengaku, pihaknya sudah menemui calo tersebut dan meminta untuk mengembalikan uang hasil pungutan. “Mereka kooperatif dan bersedia mengembalikannya,” ujarnya. Kesepakatan untuk mengembalikan uang tersebut, lanjut Sahnan, sudah berdasarkan hitam di atas putih. Hingga saat ini, oknum tersebut sudah mengembalikan sebagian dari total yang harus dikembalikan. “Oknum ini sudah punya itikad baik mengembalikan. Angkanya yang sudah kembali itu Rp160.500.000 dari angka Rp290 juta. Ini yang dari Biro Kesra saja,” jelasnya. Pemprov NTB memberi batas waktu sampai tanggal 26 Agustus 2025, agar oknum tersebut menyelesaikan pengembalian uang pungutan itu. Namun kalau tidak selesai hingga batas waktu tersebut, maka Pemprov NTB mengambil sikap menyelesaikannya lewat jalur hukum. “Kalau pada batas waktu tidak memenuhi waktu yang ditentutkan kita bawa ke APH, nanti kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang menang,” tegasnya. Selanjutnya, mengenai kasus LPJ belum lengkap dan tidak sesuai ketentuan, Sahnan menyebutkan hal itu karena masalah administrasi. Misalnya, kwitansi pembelian barang hilang. Laporan hasil belanja tidak sesuai proposal, dan sebagainya. “Kalau lain-lain lembaga yang belum membuat laporan memang kita kasih teguran satu dan dua dulu. Kalau sudah teguran ketiga dia tidak membuat laporan kita minta dia kembalikan anggaran ke khas daerah,” tegasnya. Sebagai bahan evaluasi ke depan, Sahnan tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Karena itu, dalam penyalurannya nanti, Pemprov NTB harus benar-benar teliti. “Misal kalau ada lembaga yang proposalnya tidak memenuhi syarat mendingan dibatalkan, harus benar-benar diseleksi,” pungkasnya. (*)