Kakak Gubernur NTB dan Mantan Kasubag Hukum Pemkot Mataram Incar Jabatan Strategis di Pemprov
Mataram (NTBSatu) – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di lingkup Pemprov NTB 2025 kian panas. Bukan hanya soal siapa yang kompeten, tapi juga aroma politik yang mulai menyeruak.
Pasalnya, salah satu peserta yang lolos adalah Baiq Nelly Kusumawati, Inspektur Inspektorat Kota Mataram sekaligus kakak kandung Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
Selain Nelly, ada juga Dr. Hubaidi, mantan Kabag Hukum Setda Kota Mataram yang kini bertugas di BKPSDM Mataram.
Nelly membidik kursi Kepala Inspektorat NTB yang masih kosong, sementara Hubaidi mengincar posisi Kepala Biro Hukum Setda NTB.
Nama keduanya sudah tercantum resmi dalam pengumuman BKD dengan nomor 800.1.2.3/3657/BKD/2025.
Debut Nelly di Pemprov NTB ini harus bersaing dengan sederet pejabat berpengalaman lainnya.
Seperti Budi Herman, Baiq Widiani Astuti, Irnadi Kusuma, Ilham, Lalu Amjad, dan Zuhudy Kadran. Sementara Hubaidi bersaing dengan Ahmad Nurahim, Andi Rizal Zamzoni, Dedi Saputra, Jumahir, Lalu Amjad, dan Yusrin.
Namun, lolosnya kakak gubernur ini memantik pertanyaan publik, apakah seleksi benar-benar murni kompetensi, atau justeru bertentangan dengan agenda meritrokrasi Iqbal-Dinda?.
Harus Steril Nepotisme
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, HM Zaini, menegaskan bahwa seleksi ASN harus steril dari faktor kedekatan.
“Jangan ada penilaian berdasarkan hubungan keluarga atau faktor lain. Semua harus murni kompetensi,” tegasnya.
Sementara Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono, menegaskan proses seleksi ASN Mataram yang ikut ke provinsi memang berbeda alurnya.
“Untuk ASN Kota Mataram yang mengikuti seleksi terbuka di provinsi, izin pengajuannya tidak melalui BKPSDM. Itu langsung ke Sekda, dan surat izinnya tanda tangan oleh Wali Kota,” jelasnya, Senin, 1 September 2025.
Di sisi lain, Kota Mataram sendiri tengah menghadapi krisis jabatan.
Kepala BKPSDM Mataram, Taufik Priyono, menyebut berdasarkan Data BKPSDM mencatat ada sekitar 60 kursi kosong dari eselon II hingga IV yang harus segera terisi.
Dari posisi strategis seperti Asisten III, Staf Ahli, Kepala Bappeda, hingga kepala dinas teknis, banyak yang lowong terlalu lama.
Sementara mutasi besar besaran jadwalnya berlangsung awal September 2025.
“Semua proses sudah mendapat rekomendasi dari BKN dan Kemendagri, tinggal menunggu palu pimpinan daerah,” tukas Priyono. (*)
