Kredit Macet BPR NTB Capai 16 Persen, Dewan Minta Gubernur Lakukan Audit Investigasi
Mataram (NTBSatu) – Kredit macet PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB diduga capai 16 persen. Angka ini melampaui batas maksimal yang diberikan, yaitu hanya 10 persen.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminullah mengaku, kredit macet pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini menjadi catatan. Ia meminta, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melakukan audit investigasi.
“Makanya kita minta gubernur lakukan audit investigasi, biar masalah ini klir,” ujar Mama, sapaan Muhammad Aminullah, kemarin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, hal tersebut harus menjadi catatan penting bagi Pemprov NTB, sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan harus melakukan evaluasi total. Ketakutannya, hal ini bisa menurunkan kepecercayaan konsumen.
“Gubernur harus segera ambil sikap. Termasuk ada kredit macet yang tidak punya agunan. gubernur harus mengusutnya,” tegasnya.
Terpisah, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal , tak menampik Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet di BPR jauh lebih tinggi dari batas maksimal. Hal itu menjadi salah satu alasan dia melakukan perombakan jajaran direksi di BUMD perbankan NTB itu.
Menurutnya, sebagai pemegang saham pengendali (PSP), batas toleransi nilai NPL di PT BPR hanya 5 persen. Namun, sejauh ini perusahaan tersebut belum pernah berhasil menurunkan nilai NPL di bawah 10 persen.
“Pokoknya kan belum pernah turun dari 10 persen dari NPL nya. Dan itu memang ada banyak hal yang harus kita benahi di BPR,” ujar Iqbal.
Tingginya jumlah kredit macet di PT BPR menyebabkan proses merger atau pemekaran perusahaan menjadi PT BPR Syariah lamban. Hal ini juga menjadi catatan Gubernur untuk segera membenahi BUMD itu.
Iqbal mengaku, pihaknya membutuhkan kinerja yang lebih baik untuk mengelola BUMD ini. Langkah yang diambil adalah dengan melengserkan direksi sebelumnya, diganti dengan jajaran direksi baru.
“Catatan pertama kita butuh performance yang lebih baik dan kita butuh orang-orang yang lebih bagus untuk di situ. Nanti detailnya banyak,” katanya.
Di lain sisi, Plt Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Muslim mengaku belum mengetahui kondisi NPL PT BPR NTB. “Saya belum mendalami,” ucapnya.
Hingga kini, dia masih koordinasi bersama dengan tim internal PT BPR NTB. Dengan fokus koordinasi bukan pada penurunan NPL, melainkan proses seleksi direksi dan komisaris.
“Sekarang masih ada yang kosong,” tambahnya.
Sumbang PAD Rp9,7 Miliar
Kinerja PT BPR NTB menunjukan tren positif dari tahun ke tahun. Di tahun ini saja, Perusahaan tersebut menyumbang dividen senilai Rp9,7 miliar kepada Pemprov NTB, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).
Tahun buku 2022, BPR NTB menyetor Rp7,6 miliar kepada Pemprov NTB. Di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp8,1 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp9,7 miliar. (*)
