Jakarta (NTBSatu) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melaporkan telah mulai membuka blokir anggaran 99 Kementerian/Lembaga (K/L). Hingga saat ini, total sudah ada sebanyak Rp129 triliun anggaran yang telah dibuka.
Langkah pembukaan blokir menyusul efisiensi anggaran besar-besaran yang sebelumnya dilakukan pemerintah.
Efisiensi ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Kalau lihat tambahannya sudah mencapai ekonomi Rp129 triliun sampai dengan saat ini,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.
Luky menjelaskan, penyaluran anggaran yang sebelumnya dicadangkan tersebut diprioritaskan untuk para KL yang baru terbentuk di Kabinet Merah Putih. Hal ini termasuk dengan para K/L hasil restrukturisasi.
Dana tersebut untuk mendukung belanja pegawai hingga belanja operasional KL terkait. Selain itu, blokir juga dibuka untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.
“Contohnya untuk pendidikan, untuk pertanian, cetak sawah misalnya, untuk pendidikan dan infrastruktur. Itu pun kita mendukung sesuai juga dengan tadi arah Presiden prioritas dari pemerintah,” ujarnya.
Sebagai informasi, Inpres No. 1 Tahun 2025 mengarahkan agar anggaran KL diefisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Namun, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembukaan blokir agar belanja lebih sesuai dengan prioritas pemerintah.
Seiring dengan proses tersebut, tercatat per akhir Mei 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.016,3 triliun. Realisasi ini merupakan 28,1 persen dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun.
Angka realisasi tersebut terdiri atas realisasi untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun atau 25,7 persen dari target sebesar Rp2.701,4 triliun. (*)
