Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut Semua IUP di Hutan Lindung dalam Sepekan
Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai tidak jelas. Terutama, yang berada di kawasan hutan lindung.
Instruksi tersebut Prabowo sampaikan saat memberikan taklimat kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan hingga pejabat eselon I kementerian di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Ia mengungkapkan telah menerima laporan terkait ratusan IUP bermasalah di kawasan hutan. “Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas, atau IUP-IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” kata Prabowo, mengutip siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden.
Menindaklanjuti temuan itu, Prabowo meminta Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan, seluruh izin yang tidak jelas harus langsung dicabut tanpa pengecualian.
“Kalau enggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu,” tegasnya.
Prabowo juga menekankan, kebijakan tersebut demi kepentingan nasional dan rakyat. Ia meminta jajarannya tidak lagi mempertimbangkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun relasi dalam proses evaluasi.
“Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo meminta agar proses evaluasi dan pelaporan secara cepat. Saat Bahlil menyatakan akan melaporkan hasil dalam dua minggu, Prabowo meminta agar waktu tersebut lebih singkat menjadi satu minggu.
“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu,” kata Prabowo, yang langsung disanggupi oleh Bahlil.
Prabowo menegaskan, pencabutan IUP bermasalah merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sumber daya alam oleh negara serta memperkokoh institusi dan lembaga terkait.
“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita,” tambahnya. (*)
