Prabowo Panggil Dudung hingga Luhut ke Istana, Bahas Isu Pertahanan hingga Ekonomi
Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan ke Istana Merdeka, Selasa, 21 April 2026.
Setibanya di Istana, Dudung mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pertemuan tersebut. Namun, sebagai penasihat presiden, ia menyebut kerap dimintai pandangan terkait berbagai isu strategis.
“Saya kan penasihat presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya, beliau suka minta saran dari kita sebagai penasihat,” ujar Dudung mengutip CNNIndonesia, Rabu, 22 April 2026.
Ia mengisyaratkan pembahasan kemungkinan mencakup isu strategis baik dalam lingkup nasional maupun internasional, termasuk dinamika geopolitik global yang tengah berkembang.
Dalam kesempatan itu, Dudung juga menanggapi sejumlah isu yang menjadi perhatian publik, di antaranya wacana blanket overflight serta kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.
Ia menilai, Presiden Prabowo memiliki pemahaman komprehensif terkait isu tersebut dan akan membahasnya secara langsung dalam pertemuan. Dudung juga menegaskan, pelanggaran wilayah udara tanpa izin tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional.
Hasil Pertemuan Prabowo dengan Luhut
Selain Dudung, Prabowo juga menggelar pertemuan tertutup dengan Luhut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, pertemuan tersebut membahas kondisi ekonomi nasional serta perkembangan situasi global.
Menurut Teddy, kondisi ekonomi domestik masih cukup stabil, meskipun pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak ketidakpastian global.
“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” kata Teddy dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut memaparkan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan.
“Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech),” ujarnya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah diuji coba di sejumlah daerah. Program tersebut, menurut Teddy, telah dilakukan di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya guna meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
“Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” jelasnya.
Pertemuan itu juga menyinggung peluang Indonesia dalam memanfaatkan dinamika global untuk menarik investasi, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Pemerintah tengah mendorong percepatan pembentukan Indonesia Financial Center, guna memperkuat daya tarik investasi nasional.
“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal. Terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center,” kata Teddy. (*)
