Realisasi Anggaran Hambat Pertumbuhan Ekonomi NTB, BPKAD: OPD Sudah Bisa Berkontrak
Mataram (NTBSatu) – Belum terealisasinya sebagian besar anggaran proyek pemerintah daerah, dari APBD I (provinsi) maupun APBD II (kabupaten/kota), menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi NTB.
Meski pengaruhnya tidak signifikan seperti sektor pertambangan, lambatnya realisasi anggaran tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB yang menyentuh angka minus 1,47 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada usaha konstruksi yaitu minus 1,52 persen. Penyebabnya, belum terealisasinya anggaran.
Berangkat dari kondisi ini, Pemprov NTB mulai menggenjot pertumbuhan ekonomi NTB. Langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), pada 28 Mei 2025 lalu.
Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim mengatakan, dengan penetapan Perkada ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dapat melakukan kontrak proyek dengan penyedia jasa konstruksi atau pihak ketiga lainnya.
Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola berbagai proyek, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga proyek sosial.
“Artinya sudah bisa proses lelang sekarang. Harapan kita dengan perkada ini, perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran segera berproses. Supaya betul-betul memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkap Nursalim, Rabu, 4 Juni 2025.
Menyinggung besaran anggaran yang belum terealisasi, Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini mengaku belum bisa membeberkannya. Menyusul saat itu ia tidak memegang data lengkapnya.
“Nanti kita lihat datanya,” ujarnya.
Namun ia menegaskan, terdapat anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang belum bisa dilakukan kontrak. Besarannya sekitar Rp40 miliar.
“Namun saya sudah berkoordinasi dengan pihak Senayan, supaya bisa membantu koordinasikan dengan kementerian. Agar cepat keluar menunya dan segera berkontrak,” pungkas Nursalim.
Ekonomi NTB Minus Triwulan I 2025
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti, anjloknya ekonomi NTB yang mencatat kontraksi sebesar minus 1,47 persen.
“NTB ini hanya mengelola dua pulau besar, tapi kok bisa minus?. Saya belum habis pikir,” ujar Tito, Senin, 26 Mei 2025.
Ia pun mempertanyakan kinerja Pemerintah Povinsi di bawah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, yang disebutnya sebagai sosok cerdas dengan pengalaman diplomatik internasional. Namun kini menghadapi tantangan ekonomi serius di rumah sendiri.
“Ini barangkali menjadi PR bagi Pak Gubernur Iqbal kenapa sampai minus sejauh itu,” kata Tito.
NTB sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan performa ekonomi solid. Bahkan sempat menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan fiskal daerah.
Kini, Provinsi NTB justru mengalami kemunduran drastis bersama Papua Tengah dengan kontraksi atau minus 25,53 persen.
Berbeda dengan NTB, 19 dari 38 provinsi justru menikmati pertumbuhan di atas rata-rata nasional 4,87 persen. Maluku Utara melonjak drastis 34,58 persen, Papua Barat 25,53 persen, dan Sulawesi Tengah 8,69 persen.
“Pertumbuhan satu persen saja dampaknya besar bagi rakyat. Kalau NTB justru minus, ini sinyal bahaya. Harus ada evaluasi total,” jelas Tito. (*)
