Buka Puasa Bersama, Gubernur Iqbal Paparkan Ekonomi NTB hingga Strategi Tekan Kemiskinan
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menggelar buka puasa bersama dengan sejumlah pimpinan lembaga vertikal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi pemangku kepentingan dalam penguatan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur NTB dan dihadiri berbagai unsur strategis yang berperan dalam pembangunan ekonomi NTB, Senin, 16 Maret 2026.
Pada kesempatan itu, Gubernur Iqbal memaparkan kondisi ekonomi NTB. Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi NTB pada awal dirinya dilantik atau triwulan I 2025 mengalami kontraksi paling dalam, yaitu minus 1,47 persen.
Kontraksi masih berlanjut pada triwulan II. Meski tumbuh dari triwulan I, tetapi masih minus 0,82 persen. Kemudian berakhir di 2025, dengan tumbuh 3,2 persen.
“Target 6 persen memang tidak tercapai betul, tetapi kalau kita lihat dari perspektif kita mulai dari minus kemudian ke 3,2 persen justru kita berhasil naik 4,69 persen. Jadi hampir 5 persen kenaikan dalam setahun,” kata Iqbal.
Dari perspektif itu, ia optimis ke depan ekonomi NTB akan perlahan membaik. “On the track. Banyak faktornya membuat kita optimis. Mudah-mudahan momentum kenaikan tetap kita jaga, paling tidak bisa di atas 5 persen,” harapnya.
Meski belum memenuhi target, Iqbal menganggap kondisi ini merupakan hal yang wajar. Hal ini berangkat dari situasi nasional dan internasional saat ini.
“Tampaknya realistis di 5 persen, jika bisa tumbuh 5 persen, insyaAllah kondisi ekonomi lebih baik,” ujarnya.
Di samping itu, mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini juga memaparkan kondisi kemiskinan di NTB. Ia mengatakan, selama tahun 2025, NTB berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,40 persen. Penurunannya cukup signifikan, tertinggi secara nasional.
“Di tahun 2025 Desa Berdaya belum mulai, tetapi Pokir (Pokok-pokok Pikiran) dari dewan bisa diharapkan turun ke level desa,” katanya.
Dorong Peran BUMD
Untuk menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memiliki empat BUMD yang terus didorong untuk melakukan pembenahan tata kelola dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Di antaranya: Bank NTB Syariah, Jamkrida, PT GNE, dan PT BPR NTB.
Terkait Bank NTB Syariah, Gubernur Iqbal mengaku cukup lega karena proses penataan manajemen telah selesai pada 2025. Seluruh jajaran pengurus, baik direksi maupun komisaris, kini telah lengkap dan resmi menjalankan tugasnya sejak Januari 2026.
Menurutnya, proses transformasi di Bank NTB Syariah sudah terlihat di tingkat pusat dan harapannya akan berlanjut hingga ke kantor-kantor cabang.
Ia juga menitipkan pesan, agar Bank NTB benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia menilai, selama ini pemanfaatan layanan bank tersebut masih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau 90 persen hanya dimanfaatkan ASN, maka dampaknya ke sektor riil sangat kecil. Pembiayaan ke sektor produktif harus diperkuat,” ujarnya.
Ia menyebut, saat ini penyaluran pembiayaan ke sektor produktif masih sekitar 2 persen dari total pembiayaan. Karena itu, Iqbal meminta Bank NTB Syariah lebih agresif menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Selain itu, tata kelola juga harus terus diperkuat agar bank daerah tersebut semakin disegani, terutama karena menggunakan prinsip syariah,” jelasnya.
Perkuat UMKM dan Koperasi
Bank NTB Syariah, ujar Iqbal, juga telah mendapatkan izin untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30 miliar bagi UMKM dan koperasi.
“Ke depan, pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan skema KUR untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan sektor peternakan kepada Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Di sisi lain, pembenahan juga dilakukan pada BPR milik daerah. Ia mengungkapkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, BPR dilibatkan dalam pengelolaan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kebijakan terkait pengelolaan gaji tersebut.
Sementara itu, BUMD lainnya yakni PT GNE juga mulai menunjukkan perbaikan kinerja setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk menyelesaikan kewajiban pajak yang telah tertunggak selama bertahun-tahun.
“Selain fokus pada penguatan BUMD, Pemerintah Provinsi NTB juga terus menjalankan program Desa Berdaya sebagai upaya menekan angka kemiskinan,” jelasnya.
Intervensi Program Kemiskinan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di NTB tercatat sebesar 11,91 persen dan berhasil turun menjadi 11,38 persen pada September 2025.
Program Desa Berdaya ditargetkan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen, melalui intervensi langsung di tingkat desa dan keluarga.
Pemprov NTB menargetkan sekitar 7.000 Kepala Keluarga (KK) masuk dalam program penanganan kemiskinan ekstrem. Namun setelah melalui proses verifikasi menggunakan data BPS, jumlah yang benar-benar masuk kategori kemiskinan ekstrem tercatat sekitar 6.000 KK.
“Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 KK dinilai masih bisa diberdayakan melalui berbagai program ekonomi produktif. Sementara sekitar 2.000 KK lainnya tergolong sangat rentan dan sulit diberdayakan karena berbagai faktor, seperti usia di atas 60 tahun, tidak memiliki lahan, hidup sendiri, dan tidak memiliki keluarga,” jelasnya.
Untuk kelompok yang tidak dapat diberdayakan, lanjut Iqbal, Pemprov NTB menyiapkan skema perlindungan sosial agar mereka tetap memiliki penghasilan minimum sekitar Rp600 ribu per bulan.
Sementara bagi 4.000 KK yang masih produktif, pemerintah akan memperkuat jaringan perlindungan sosial, salah satunya dengan menjadikan mereka sebagai mustahik melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sehingga bisa menerima bantuan sekitar Rp500 ribu per bulan sebagai penopang ekonomi keluarga. (*)
