Oleh: Anugrah Fajar Fahrurazie, S.IP., M.Si., C.MC.
Seratus hari pertama adalah masa krusial yang menggambarkan arah, niat, dan kapasitas kepemimpinan. Di Nusa Tenggara Barat, duet Gubernur, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri menampilkan gaya kepemimpinan yang progresif, penuh solusi, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka hadir bukan hanya untuk menjalankan rutinitas kekuasaan, tapi untuk menyelesaikan persoalan riil di lapangan.
Salah satu gebrakan yang paling terasa adalah penyelesaian komitmen-komitmen fiskal sebelumnya yang membebani ritme pembangunan. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun 100 hari, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda berhasil menyelesaikan tunggakan lebih dari Rp192 miliar. Ini mencakup utang kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp109 miliar, utang BPJS Rp10 miliar, bonus atlet PON Rp33 miliar, hingga utang kontraktual pihak ketiga senilai Rp40 miliar. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keberanian mengambil tanggung jawab, tetapi juga memberikan kepastian kepada seluruh mitra dan pemangku kepentingan.
Reformasi birokrasi juga menjadi wajah baru NTB. Melalui penyusunan ulang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK), Iqbal-Dinda berhasil mengefisiensikan belanja pegawai hingga Rp200 miliar. Dana yang sebelumnya tersedot untuk urusan struktural kini bisa dialihkan ke program-program pembangunan yang lebih menyentuh rakyat. Ini bukan sekadar rasionalisasi jabatan, tapi restrukturisasi agar birokrasi lebih lincah dan melayani.
Langkah nyata lain adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui regulasi baru. Dengan diterbitkannya Pergub No. 5 Tahun 2025 tentang uji laboratorium kesehatan hewan, distribusi ternak lokal jadi lebih efisien karena tak perlu lagi pengujian ke luar daerah. Selain hemat biaya, ini juga membuka peluang besar bagi ekspor ternak NTB. Peternak kecil pun ikut merasakan manfaat langsung.
Tidak hanya itu, kolaborasi intensif antara Gubernur NTB dan Gubernur Bali menghasilkan solusi konkret: NTB kembali mendapat izin distribusi ternak melalui wilayah Bali. Terobosan ini membangkitkan kembali mata rantai perdagangan yang selama ini terhenti, dan tentu menjadi kabar baik bagi peternak di Pulau Sumbawa dan Lombok Timur.
Secara makro, kondisi perekonomian NTB menunjukkan perbaikan. Ekonomi NTB tumbuh 4,75% (year on year) pada triwulan pertama 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, didorong sektor konstruksi dan pengolahan. Pertumbuhan ini memberikan harapan baru, terutama bagi pelaku UMKM dan pencari kerja yang sempat terdampak pandemi.
Saat bencana banjir melanda beberapa wilayah di Bima, kehadiran langsung Gubernur dan Wagub menjadi bukti nyata kepemimpinan yang humanis. Mereka tidak hanya datang membawa bantuan, tapi hadir dengan empati dan solusi cepat. Di mata masyarakat, ini adalah bentuk kepemimpinan yang sejati.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov NTB justru memperluas jejaring dengan pemerintah pusat. Komunikasi intensif ini membuka akses bantuan, program nasional, hingga investasi strategis. Dengan begini, pembangunan NTB tak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga pada kekuatan kolaboratif lintas lembaga.
Komitmen pada sektor pariwisata juga mulai menunjukkan geliatnya. Iqbal-Dinda mendukung penuh penyelenggaraan event nasional dan internasional yang mampu menarik wisatawan dan memperkuat brand NTB di mata dunia. Pariwisata kembali bergeliat, ekonomi lokal pun ikut bangkit.
Tak kalah penting, reformasi birokrasi dilakukan dari dalam. Sistem merit mulai diperkuat, ASN didorong bekerja berbasis capaian bukan sekadar kehadiran. Organisasi dipacu agar lebih kolaboratif dan akuntabel.
Dan yang tak kalah fundamental, perbaikan layanan publik mulai dirasakan. Mulai dari digitalisasi perizinan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, hingga kemudahan akses pendidikan semuanya dirancang untuk memudahkan masyarakat tanpa harus bersusah payah dengan birokrasi berlapis.
Salah satu ikhtiar besar yang sedang diupayakan oleh Gubernur Iqbal adalah menaikkan status RS HL. Manambai Abdulkadir di Pulau Sumbawa menjadi rumah sakit tipe B. Dengan status tersebut, RS milik pemerintah provinsi ini akan memiliki layanan spesialis dan fasilitas yang lebih lengkap sehingga dapat menangani kasus-kasus rujukan tingkat lanjutan.
Manfaatnya besar bagi masyarakat Pulau Sumbawa: tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit rujukan di Pulau Lombok, penghematan waktu dan biaya transportasi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu di wilayah mereka sendiri.
Tahun ini, penataan dan pengembangan RS Mandalika Provinsi NTB juga tengah dilakukan, meliputi penataan lanskap lingkungan rumah sakit dan pembangunan Poliklinik Tuberkulosis (TB) Dot. Jika terealisasi, manfaatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat Lombok bagian selatan, khususnya dalam peningkatan kenyamanan, aksesibilitas, dan ketersediaan layanan kesehatan yang lebih spesifik dan dekat dengan domisili pasien, tanpa harus ke rumah sakit rujukan di Mataram.
Apa yang ditunjukkan dalam 100 hari ini adalah keberanian memulai. Bukan hanya membuat janji, tapi menjalankan tanggung jawab dengan integritas. Kepemimpinan Iqbal-Dinda menandai babak baru bagi NTB: berpijak pada masalah nyata, dan melompat menuju solusi kolektif.
Mereka datang tidak dengan retorika, tetapi dengan agenda kerja. Mereka hadir bukan untuk membangkitkan nostalgia, tapi untuk membentuk masa depan. Seperti pesan Gubernur Iqbal yang menggugah, “Kita harus berani menjalankan cara baru dalam mengelola pemerintahan. Karena NTB butuh kecepatan, efisiensi, dan ketegasan.”
Seratus hari hanyalah awalan. Tapi dari sinilah kita tahu: arah NTB kini sedang menuju arah yang semakin baik. (*)
