Mataram (NTBSatu) – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Mataram berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I Mataram, Selasa, 6 Mei 2025.
Koordinasi tersebut mengenai usulan Pemkot Mataram untuk pembangunan jetty sepanjang 9 kilometer di wilayah pesisir Pantai Ampenan.
Pengajuan usulan tersebut telah lebih dari setahun, namun hingga kini belum ada tanda-tanda realisasi. Bahkan, kondisi pesisir Pantai Ampenan semakin memprihatinkan dengan kerusakan yang semakin parah.
Ketua Pansus RTRW DPRD Kota Mataram, Abd Rachman menjelaskan, koordinasi ini untuk menyelaraskan perubadan Perda Tata Ruang dengan BBWS. Terutama, terkait pembangunan jetty pemecah gelombang di pesisir Ampenan.
Politisi Gerindra ini juga menyoroti, masalah longsor yang hampir setiap tahun terjadi di enam sungai di Kota Mataram. Sementara, Pemkot Mataram tidak pernah mengusulkan untuk melakukan penanganan.
Selain longsor, masalah banjir yang sering terjadi di Kota Mataram juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut.
Abd Rachman mengatakan, Pemkot Mataram telah mengajukan proposal untuk menangani masalah-masalah tersebut. Namun belum ada kepastian dari pemerintah pusat, karena anggaran fisik dialihkan ke sektor pangan.
“Usulan Pemkot Mataram sudah disampaikan, tetapi kami mendapat jawaban bahwa belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran yang diprioritaskan untuk sektor pangan,” jelasnya, Selasa, 6 Mei 2025.
Koordinasi ini juga menjadi penting untuk memastikan keterlibatan BBWS dalam pemantapan draf Perda RTRW. Khususnya terkait sempadan sungai dan bibir Pantai Ampenan yang menjadi kewenangan BBWS.
Pemkot Mataram berharap agar usulan ini bisa teralisasi untuk menghindari bencana alam tahunan seperti abrasi dan banjir.
Pembangunan Tanggul 9 Kilometer dan Prioritas Pembangunan
Anggota Pansus RTRW DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana menambahkan, salah satu wilayah di Pondok Perasi telah mengalami kerusakan parah imbas abrasi. Bahkan, sebuah tempat ibadah, Pura Segare, telah mengalami kerusakan signifikan, dengan temboknya roboh.
“Kami harap pembangunan ini bisa menjadi skala prioritas. Selain itu, kami juga mengingatkan soal pembebasan lahan yang belum dibayar, yang masih menjadi keluhan warga,” ungkap Wayan.
Pemkot Mataram sebelumnya, telah mengajukan proposal pembangunan tanggul sepanjang 9 kilometer di pesisir Pantai Ampenan. Perkiraannya membutuhkan anggaran sekitar Rp 180 miliar. Namun, hingga saat ini, korban akibat abrasi belum mendapat solusi yang jelas.
Sementara itu, Kepala BBWS Nusa Tenggara I Mataram, Eka Nugraha Abdi mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan semua usulan Pemkot Mataram ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, hingga kini belum ada kepastian karena adanya peralihan anggaran untuk sektor pangan.
“Semua usulan Pemkot Mataram telah kami serahkan ke PU. Namun, karena ada peralihan anggaran, belum ada kepastian. Kebijakan ini bisa berubah, tergantung pada kondisi dan prioritas pemerintah,” ujarnya.
Eka juga menekankan pentingnya koordinasi yang terus berlangsung dengan Pansus DPRD Kota Mataram, agar rencana pembangunan bisa lebih terukur.
Selain itu, pemanfaatan ruang di Kota Mataram juga perlu lebih optimal dengan memperhatikan sempadan sungai yang menjadi kewenangan BBWS.
“Intinya, proses ini belum berakhir. Semua dampak yang ditimbulkan akan dihitung dengan cermat, dan kami akan terus menyuarakan usulan dari Pemkot Mataram,” pungkasnya. (*)
