Jakarta (NTBSatu) – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.H., memastikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kabupaten Bima akan dilakukan dalam waktu dekat.
Hal itu ia sampaikan setelah DPRD Kabupaten Bima mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
“Iya tadi kami sama Wakil Ketua DPRD, Pak Erwin dan Pimpinan Komisi I. Kami sudah ketemu dengan pihak KemenPAN RB. Sudah final, bulan Juni 2025 pengangkatan CPNS dan bulan Oktober 2025 untuk pengangkatan PPPK,” katanya kepada NTBSatu, Senin, 17 Maret 2025 malam.
Menurut Rafidin, KemenPAN RB langsung menggelar rapat dengan Kementrian Sekretaris Negara (Kemensetneg) untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan DPRD Kabupaten Bima.
“Ibu Widaryati Hestiarsih, pejabat KemenPAN RB yang menerima rombongan menyampaikan aspirasi tersebut. Diteruskan ke MenPAN RB, Bu Rini Widyanti,” jelas Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bima ini.
Mantan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima ini juga menceritakan, pihaknya sempat bersitegang dengan pejabat KemenPAN RB dalam pertemuan tadi.
“Terjadi keributan kecil. Karena jumlah formasi CASN terlalu banyak, tapi koordinasi pemerintah pusat kurang tersampaikan. Namun sudah selesai. Kita bisa saling memahami keadaan,” tambah Rafidin.
Kepala BKD dan BPKAD Kabupaten Bima Diganti
Terkait kisruh seleksi PPPK di Kabupaten Bima, sambungnya, masih dalam pembahasan lebih lanjut. Sebab, pihaknya sedang mendalami masalah-masalah tersebut.
“Karena tadi Bupati Bima (Ady Mahyudi) telah mengganti Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dua tadi yang diganti,” ujar Rafidin.
Ia menyebutkan, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bima, Drs. Syahrul kini menjabat sebagai Kepala BKD. Sementara Kepaa BPKAD, Aris Munandar M.AP.
“Pergantian itu dalam rangka penyegaran. Hal itu biasa dalam birokrasi. Selanjutnya, saya pikir itu hak prerogatif Bupati,” imbuh Rafidin.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin dan Komisi I menyambangi Kantor KemenPAN RB di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
Rombongan datang mendesak pemerintah pusat untuk tidak menunda proses pengangkatan CASN 2024 yang telah lulus.
Mereka menyerahkan secara resmi surat aspirasi peserta lulus CASN 2024 yang sempat menggelar aksi unjuk rasa, Senin, 12 Maret 2024 lalu.
“Intinya kami menyampaikan keresahan teman-teman di daerah. Dan mendesak pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan peserta yang lulus ini, sesuai jadwal sebelumnya”, tegas Erwin dalam keterangan tertulis yang NTBSatu terima.
Pada pertemuan tersebut, rombongan DPRD Kabupaten Bima berharap KemenPAN RB mengevaluasi pelaksanaan seleksi CASN 2024. Khususnya seleksi PPPK Kabupaten Bima.
“Semua permasalahan dan tuntutan yang dititipkan kepada kami, sudah kita sampaikan semua. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat. Sehingga menghasilkan keputusan yang benar-benar adil dan tidak merugikan siapapun,” tandas Erwin. (*)
