Mataram (NTBSatu) – Penyidik Kejari Lombok Timur melakukan ekspose dengan Inspektorat NTB, terkait dugaan korupsi pengadaan buku SD se-Lombok Timur.
Kasi Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo menerangkan, pihaknya melakukan ekspose bersama Inspektorat NTB beberapa waktu lalu.
“Baru ekspose (tim) tetapi belum ada kesimpulannya. Apakah dari Inspektorat Provinsi menerima, belum ada balasan resminya,” ucapnya, Rabu 22 April 2026.
Sejauh ini kejaksaan telah memeriksa puluhan saksi. Mereka dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Sudah 58 saki sejauh ini. Kita masih perlu memeriksa satu ahli,” ucapnya.
Beredar informasi, salah satu terdakwa kasus korupsi chromebook berkaitan dengan pengadaan sejumlah buku berbagai jenis tersebut. Ugik tidak mengelak itu.
Namun ia menegaskan, perkara perkara buku berbeda dengan kasus chromebook. “Bukan ada hubungannya, karena beda pengadaan. Cuman, ada salah satu tersangka yang di keterangan saksi kami disebut,” ujarnya.
Pola Pengadaan Buku
Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Swadharma sebelumnya mengatakan, pola pengadaan buku yang mencakup Buku Smart Assessment, Buku Muatan Lokal, dan Buku Pendidikan Antikorupsi itu tidak terpusat di dinas terkait. Melainkan melalui masing-masing sekolah. Setiap SD mengajukan sendiri kebutuhan bukunya sesuai jumlah siswa.
“Pengadaannya bukan dari atas, tetapi dari bawah. Sekolah yang memesan. Karena itu kami harus cek satu per satu sekolah, berapa yang dipesan, baru bisa diketahui nilainya,” bebernya.
Ia mengaku, belum dapat membeberkan bagaimana dugaan korupsi secara rinci dalam perkara ini. Berdasarkan temuan awal, muncul dugaan adanya penggelembungan atau mark-up harga dalam proses pengadaan.
Sebagai informasi, pengadaan buku pendidikan untuk SD se-Lombok Timur tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 hingga 2025.
Rinciannya, pengadaan buku Smart Assessment Tahun Anggaran 2021, buku muatan lokal Tahun Anggaran 2023, dan buku Pendidikan Antikorupsi Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data dari laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dari 21 kecamatan di Lombok Timur, tercatat ada 799 SD. Dengan 665 merupakan sekolah negeri dan 134 sisanya milik swasta. (*)
