Mataram (NTBSatu) – Sejumlah jabatan strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kosong. Jabatan-jabatan tersebut diisi Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh).
Berangkat dari situ, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menyebutkan, perlu melakukan rotasi dan mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Apalagi, setelah pelantikan gubernur terpilih nanti, Pemprov harus bekerja ekstra.
“Kalau sudah terisi semua jabatannya, menjadi ringan pekerjaannya. Karena lebih cepat diisi jabatan kosong ini, lebih fokus kita bekerja. Tapi pada prinsipnya, meski jabatan masih diisi Plt, semua pekerjaan tidak ada yang terganggu,” kata Gita, Jumat, 31 Januari 2025.
Meski demikian, proses rotasi dan mutasi jabatan, tetap memerlukan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski yang melakukannya adalah kepala daerah definitif.
“Kita harus melapor dan konsultasi ke Kemendagri. Kalau mendapat persetujuan, jadi mutasi. Besok kalau gubernur terpilih dilantik, sehari, dua hari kita usulkan mutasi ke Kemendagri. Jika mendapat izin, ya mutasi,” jelas Gita.
Sebelumnya, isu mutasi di lingkungan Pemprov NTB, kembali mencuat, tepat di penghujung masa jabatan Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin.
Informasi yang NTBSatu terima, terdapat puluhan pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat jatah mutasi tersebut. Terdiri dari pejabat eselon II, III, dan IV.
13 Jabatan Kosong
Plt Kepala BKD Provinsi NTB, Yusron Hadi mengatakan, sebanyak 13 jabatan strategis di Pemprov NTB kosong, seperti jabatan Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, Kepala BKD, dan sejumlah jabatan lainnya. Yang mana, pemegang jabatan sebelumnya sudah pensiun dan mengundurkan diri karena ikut Pilkada 2024.
Adapun beberapa jabatan yang lowong tersebut di antaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Samsul Rizal, menjadi salah satu pejabat yang resmi pensiun pada 1 September 2024 kemarin.
Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Mohammad Rum. Serta, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, sudah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN karena mengikuti Pilkada Kota Bima dan Lombok Barat.
Pejabat eselon II lainnya adalah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, yang memimpin juga Plt.
Begitupun di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kepala Dinas ESDM, Staf Ahli Gubernur, dan tiga Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB. (*)
