Mataram (NTBSatu) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, menyoroti kegagalan pemerintah dalam mewujudkan good governance di NTB.
Sorotan tersebut tertuang dalam kajian yang bertemakan, “Peran Strategis Mahasiswa dalam Mengawal Demokrasi dan Good Governance di NTB. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan, dalam memastikan pemerintahan yang baik dan bersih.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti menegaskan, proses demokrasi harus berjalan sesuai koridornya.
“Pemerintah punya tanggung jawab utama dalam menciptakan demokrasi ideal,” ucapnya, pada Rabu, 22 Januari 2025 saat kegiatan kajian dan pembacaan isu daerah.
Kajian tersebut juga mengupas tuntas berbagai tantangan demokrasi di NTB. Adapun yang menjadi pembicara kunci, yakni akademisi dan praktisi hukum, Safran, SH., MH.
Tantangan Demokrasi di NTB
Safran mengatakan, tantangan demokrasi di NTB salah satunya mengenai pemahaman yang dangkal terhadap konsep demokrasi.
Menurutnya, seringkali demokrasi hanya diidentikkan dengan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Padahal, penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.
“Penegakan hukum yang adil adalah kunci. Kita harus bersama-sama melawan segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi dan pelanggaran HAM,” tegasnya.
HMI Cabang Mataram, juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam mewujudkan good governance di NTB. Seperti korupsi, birokrasi yang kaku, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Mataram, Sulaiman Perawira Sasakadi secara lugas menyindir banyaknya persoalan pelik. Salah satunya dugaan korupsi di sejumlah instansi.
“Akumulasi masalah di NTB adalah buah dari kesalahan pemerintah,” ucapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, ia mendorong transparansi anggaran daerah sebagai wujud nyata good governance. Selain itu, mahasiswa juga harus aktif mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan konstruktif.
Menurutnya, mahasiswa tidak hanya sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Hasil kajian mendalam ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, sebagai bentuk komitmen HMI Cabang Mataram dalam mewujudkan NTB yang lebih baik,” tutup Lalu Aldiara Elang Sakti. (*)