Mataram (NTBSatu) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, menyoroti polemik seleksi Komisaris Bank NTB Syariah. Buntut 10 orang calon komisaris merupakan eks Tim Sukses (Timses) Iqbal-Dinda.
Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Mataram, Fauzi M. Adiyatma mempertanyakan akuntabilitas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakilnya Indah Dhamayanti Putri.
“Kami khawatir pertandingan klaim antara pemerintah dan masyarakat terus mewarnai dinamika pemilihan Komisaris Bank NTB Syariah,” katanya.
Menurut Fauzi, sapaan akrab Kabid PPD, meritokrasi merupakan alat filter yang menempatkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, prestasi, dan integritas individu, indikator utama dalam sistem pemerintahan atau perusahaan.
Alat ukur harus dirumuskan secara baku, jelas, dan ketat. Tujuannya untuk menilai secara objektif, adil dan jujur. Dengan begitu dugaan bahwa Komisaris Bank NTB Syariah merupakan “sarang penampung” Timses terbantahkan.
“Gagasan tersebut berupaya memperkecil subjektifitas penyelenggara atau pengambil keputusan. Apakah kelayakan calon komisaris telah didasari prinsip meritokrasi. Jawaban berada pada akuntabilitas (pertanggungjawaban) keputusan tersebut,” tegas Fauzi.
Pentingnya Melihat Kapabilitas
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Mataram (Unram) ini mencontohkan, jika kompetensi seseorang diukur dari posisinya sebagai Timses Pilkada, maka yang bukan tim sukses tidak diloloskan menjadi komisaris.
“Demikian kinerja, rekam jejak, prestasi, dan integritas calon harus dirumuskan secara baku. Jika prinsip meritokrasi dijalankan sebagai mana mestinya, maka publik tak akan mempertanyakan kredibilitas keputusan. Jadi siapapun yang terpilih kualifikasinya sudah terjamin. Apakah itu tim sukses, keluarga pejabat atau anak petani di kampung kumuh,” bebernya.
Polemik Timses bermula dari posisi Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Dengan begitu, Iqbal memiliki kekuatan mempengaruhi keputusan dan kewenangan mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris BUMD.
“Apakah terpilihnya eks Tim Sukses Iqbal-Dinda di Pilkada NTB sebagai kandidat nomor satu komisaris itu bebas dari unsur kedekatan politis dan tanpa campur tangan kekuasaan?, jawabannya ada pada akuntabilitas dan transparansi dari aktualisasi meritokrasi dalam seleksi. Ini yang berhak publik tahu,” tegasnya.
HMI Cabang Mataram mendukung penuh meritokrasi menjadi pilar utama membangun struktur pemerintahan, untuk mewujudkan visi NTB Mendunia. Mengingat sistem itu, merupakan anti tesis sistem patronase dan nepotisme yang menempatkan kedekatan politis dan relasi biologis jadi standar utama. Meritokrasi menekankan pentingnya kapabilitas.
“Namun bagaimana pelaksanaannya, tentu waktu yang menjawab. Apakah dijalankan secara maksimal, setengah hati atau bahkan hanya lip service. Pak Gubernur juga yang bicara BUMD bukan tempat penampung tim sukses,” ungkapnya.
Ada Kekhawatiran
Pengurus HMI Cabang Mataram itu merasa khawatir pembenahan BUMD melalui meritokrasi, seperti kisah Animal Farm yang ditulis George Orwell.
“Orwell menceritakan Napoleon yang atas dasar luka dan keresahan yang sama, dengan Snowball dan rekan-rekannya berhasil meruntuhkan tirani, memperjuangkan kesetaraan. Namun ketika berkuasa, Napoleon justru berlaku tiran, mengukuhkan kekuasaan atas dasar klaim kecerdasan dan kompetensi yang buta. Fenomena seperti ini selalu terjadi dalam sirkulasi politik Indonesia,” ujarnya mengingatkan.
Sekali lagi, sambung Fauzi, meritokrasi adalah kunci. Setiap keputusan katanya memerlukan akuntabilitas. Baginya keputusan tanpa pertanggung jawaban, sama sekali tidak mencerminkan pelaksanaan meritokrasi itu seterusnya.
“Jika disebut seleksi sudah objektif dan profesional, maka Tim Pansel harus menunjukan di mana letak objektifitas dan profesionalnya. Sekali lagi ini penting agar polemik ini diakhiri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, total 196 orang mendaftar sebagai Komisaris Bank NTB Syariah. Dari jumlah itu diseleksi menjadi 30 orang. Kemudian setelahnya dilakukan wawancara, hasilnya 10 nama memenuhi syarat sebagai Komisaris Bank NTB Syariah. (*)
