Mataram (NTBSatu) – Setiap tahun, gelombang pasang yang menggerus pesisir Pantai Ampenan terus menambah beban Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Abrasi yang semakin parah ini, memaksa pemerintah untuk melakukan penanganan darurat. Meskipun solusi permanen membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Hingga kini, intervensi yang Pemkot Mataram lakukan bersifat tentatif, dengan harapan dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan jangka panjang.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menegaskan, anggaran untuk penanganan abrasi dalam skala besar jauh melampaui kemampuan anggaran daerah.
“Kami bisa melakukan penanganan darurat di daerah dengan tingkat abrasi tinggi, tetapi solusi permanen memerlukan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, kami berharap adanya intervensi dari pemerintah pusat,” ujarnya, Senin, 20 Januari 2025.
Sebagai langkah sementara, Pemkot telah menyediakan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak. Relokasi ini untuk mengurangi risiko kerugian materiil akibat abrasi.
Selain itu, pada tahun 2025, pemerintah juga berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Bintaro. Hal tersebut bertujuan untuk menampung warga yang terdampak dan menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
Butuh Anggaran Rp145 Miliar
Berdasarkan kajian Dinas PUPR Kota Mataram, dibutuhkan anggaran sekitar Rp145 miliar untuk membangun pemecah gelombang sepanjang sembilan kilometer di Pantai Ampenan.
Namun, Mohan mengakui anggaran dari pemerintah pusat lebih fokus untuk daerah yang mengalami dampak abrasi lebih parah.
“Kami telah mengajukan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi prioritas diberikan kepada daerah dengan tingkat abrasi yang sangat tinggi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Mohan menganggap banjir rob yang terjadi di pesisir lebih mendesak untuk ditangani daripada banjir kiriman dari hulu.
Banjir rob, yang sering terjadi di Pantai Ampenan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penanganan terhadap banjir rob menjadi prioritas utama.
Sementara Camat Ampenan, Muzakir Walad melaporkan bahwa lebih dari 500 kepala keluarga yang tinggal di pesisir. Dari Lingkungan Bugis hingga Lingkungan Bintaro Jaya, terdampak oleh banjir rob.
Di Lingkungan Bintaro Jaya, gelombang air laut menyebabkan genangan mendapat penanganan secara rutin. Satgas bersama kelurahan setempat telah melakukan upaya pemompaan air untuk mengurangi dampak tersebut.
Muzakir menegaskan bahwa relokasi warga adalah langkah yang sudah disepakati sejak hasil asesmen 2019.
“Kami sudah sepakat untuk merelokasi warga, dan salah satu solusinya adalah pembangunan rusunawa di Lingkungan Bintaro Jaya. Lokasinya strategis, dekat dengan pantai, sehingga tetap mendukung mata pencaharian mereka sebagai nelayan,” jelasnya. (*)
