Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) ke angka 10.400 jiwa pada tahun 2027.
Target ini ditetapkan seiring tren penurunan yang konsisten dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram, jumlah penganggur di Kota Mataram menurun dari sekitar 11.400 jiwa pada 2024 menjadi 11.000 jiwa pada 2025.
Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,80 persen.
Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menjelaskan
posisi Mataram sebagai kota pusat ekonomi membuat tantangan ketenagakerjaan lebih kompleks daripada daerah lain.
“Sebagai daerah perkotaan dengan tingkat urbanisasi tinggi, angka TPT kita memang sedikit di atas nasional. Namun yang perlu kita garisbawahi adalah tren penurunannya yang terus terjadi,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Pada sisi lainnya, Reza menyebut penurunan pengangguran tidak lepas dari intervensi program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek domino ekonomi.
Seperti membuka lapangan kerja baru (juru masak, distribusi, logistik), menggerakkan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan dan memperkuat rantai ekonomi berbasis komunitas.
“MBG menjadi stimulus ekonomi baru di tingkat lokal. Dampaknya langsung terasa pada penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat penurunan tersebut.
“Kami sudah memetakan target secara bertahap. Dari 11.000 jiwa di tahun 2025, kami optimistis bisa menekan hingga sekitar 10.400 jiwa pada 2027,” tegasnya.
Menurut Muzakkir, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, penguatan UMKM, serta program padat karya yang menyasar masyarakat langsung.
Ia menilai, target tersebut sangat realistis jika tren penurunan dan efektivitas program dapat dipertahankan.
“Fokus kami bukan hanya menurunkan angka, tapi memastikan masyarakat memiliki akses kerja yang berkelanjutan,” tegas Muzakkir. (*)
