Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB terus mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif pada periode 2025–2026 dengan menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus utama. Upaya ini tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menyampaikan, salah satu strateginya adalah penguatan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui skema ini, Pemprov dapat melakukan pengelolaan potensi kawasan perikanan secara lebih fleksibel dan langsung berdampak pada peningkatan layanan publik.
“Melalui BLUD, potensi dalam kawasan bisa kita kelola lebih optimal oleh masyarakat untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Ia mencontohkan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki potensi pendapatan hingga Rp600 miliar per tahun pada 2025. Kurang dari 10 persen pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan, seperti penyediaan air bersih bagi kapal.
“Misalnya anggaran recovery sarana prasana seperti air bersih bagi kapal kapal sehingga dengan kondisi ini, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan segera menjadi BLUD,” ujarnya
Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB tengah mendorong perubahan status sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi BLUD. Hingga Maret–April 2026, beberapa UPT yang Pemprov usulkan antara lain Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, Tanjung Luar, Pulau Sumbawa, Balai Pengembangan Perikanan Budidaya, serta sejumlah Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) di wilayah Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat, dan Bima-Dompu.
Dinas Kelautan dan Perikanan juga tengah melakukan hilirisasi industri agromaritim untuk komoditas strategis. Beberapa di antaranya seperti rencana pabrik udang vaname dan rumput laut. Juga komoditas tuna cakalang yang telah beroperasi dengan investasi asing di Labuhan Lombok yang tahun lalu mengekspor 650 ton.
“Adapula pembangunan pelabuhan Soro Adu di Bima yang kita kenal sebagai sentra tuna,” ujarnya.
Fokus Berdayakan Pelaku UMKM
Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan juga fokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kelautan. Pembinaan dilakukan melalui kemudahan perizinan, akses permodalan. Serta kepastian hukum yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang pengelolaan usaha di laut.
“Dalam mendukung ketahanan pangan, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan ketersediaan stok ikan. Tidak hanya melalui balai pembenihan milik pemerintah, tetapi juga melalui sentra-sentra produksi milik masyarakat,” ungkapnya.
NTB sendiri memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Wilayah perairan seluas 29.159,04 kilometer persegi tersebut unggul dalam perikanan tangkap, budidaya laut seperti udang, rumput laut, dan lobster, serta pariwisata bahari.
“Produksi perikanan tangkap tercatat lebih dari 185 ribu ton per tahun, dengan komoditas utama seperti tuna, cakalang, tongkol, dan hiu. Sementara itu, potensi budidaya laut mencapai 72.862 hektare, budidaya air payau 27.927 hektare, dan air tawar 31.758 hektare,” katanya.
Selain itu, lanjut Muslim, NTB juga memiliki kekayaan ekosistem pesisir. Meliputi terumbu karang seluas 76.420 hektare, padang lamun, dan hutan mangrove, yang didukung oleh 17 kawasan konservasi perairan. Keanekaragaman hayati laut, termasuk sekitar 700 spesies ikan karang, turut menjadi daya tarik utama pariwisata bahari di kawasan seperti Gili Trawangan dan perairan Sumbawa.
“Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov NTB optimistis sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi,” tutupnya. (*)
