Refleksi Hukrim 2024: Fenomena Kasus Agus hingga Ompongnya APH pada Kejahatan Lingkungan
Tambang Emas Ilegal Sekotong
Penanganan perkara yang menggambarkan tabiat APH di NTB terjadi di kasus tambang emas Ilegal wilayah Sekotong, Lombok Barat. Tambang yang disinyalir memperkerjakan TKA China itu mengakibatkan kerugian negara Rp1,08 triliun per tahun.
Bak bola karet. Penanganan kasus ini saling lempar. Polres Lombok Barat menyentil Imigrasi. Imigrasi kembali lempar bola ke pihak kepolisian.
Karena jalan di tempat, Satgas Korsup Wilayah V KPK terpaksa turun tangan. Ia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memasang plang di titik tambang yang bertempat di Desa persiapan Belongas tersebut pada Jumat, 4 Oktober 2024 lalu.
Kasus ini jalan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, setelah KPK menyerahkan sejumlah berkas dan dokumen.
Kasus Tambang di Sumbawa
Kasus kakap lainnya adalah aktivitas tambang emas di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa. Berbeda dengan Sekotong dan TCN, kasus ini bahkan tak pernah disentuh APH. Padahal skala kerugian dan kerusakan lingkungan tak lebih parah dari dua kasus di atas.
Di Sumbawa, setidaknya ada 27 perusahaan yang menjalankan aktivitas tambang emas. Luasnya pun bervariasi. Mulai dari luasan 167,50 hingga 12.380. Khusus Lantung, satu perusahaan disinyalir mempekerjakan TKA China. Mereka aktif di PT Intam dengan luas 3.200.
Kerusakan lingkungan aktivitas tambang emas di Lantung mengakibatkan masyarakat sekitar lokasi menjerit. Kepala Desa Pungkit, Syamsuddin S, buktinya. Warganya gelisah, karena pertanian mereka tak mau tumbuh, hewan ternak mati akibat meminum air sungai yang terkontaminasi limbah.
Masyarakat sempat beraudiensi dengan DPRD dan Pemda Sumbawa agar menghentikan aktivitas pertambangan tersebut. Anggota dewan mengaku siap membentuk tim investigasi.
Namun hingga saat ini wacana itu hanya sebatas hisapan jempol. Jangankan mengusut, baik Pemda Sumbawa maupun kepolisian tak juga turun mengecek dan mengevaluasi kinerja sejumlah perusahaan di tambang tersebut.
