Mataram (NTBSatu) – Imigrasi Kelas I TPI Mataram buka suara terkait keterlibatan tenaga kerja asing (TKA) asal China di tambang ilegal wilayah Sekotong, Lombok Barat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Selfario Adhityawan Pikulun mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pihak Divisi Keimigrasian Kanwil NTB. Kemudian, sejumlah stakeholder melalui tim pengawasan orang asing (Timpora) provinsi maupun dengan kepolisian.
Hal itu Imigrasi lakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup tambang ilegal seluas 98,19 hektare pada Jumat, 4 Oktober 2024.
“Baik melalui Timpora Provinsi maupun dengan Polda NTB, Polres Lobar, BIN, dan lain-lain yang berkaitan dengan Keimigrasian,” katanya kepada NTBSatu, Minggu, 6 September 2024.
Selfario mengaku, pihaknya menunggu hal-hal yang berkaitan dengan Keimigrasian jika dibutuhkan. Termasuk yang berkaitan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di tambang wilayah Dusun Lendek Bare, Desa persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong tersebut.
“Sampai saat ini Imigrasi Mataram masih menunggu hal-hal lain terkait Keimigrasian apabila APH (aparat penegak hukum) butuhkan,” jelasnya.
Menyinggung permintaan identitas lengkap WN China dari Sat Reskrim Polres Lombok Barat yang bekerja di tambang ilegal, Selfario menyebut biodata tersebut telah ia serahkan ke pihak kepolisian. “Tentu saja (sudah diserahkan),” ungkapnya.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, Iptu Abisatya Dharma Wiryatmaja mengatakan, surat permintaan yang pihaknya layangkan ke Imigrasi untuk mencocokkan data WN China dengan keterangan para saksi.
“Surat pertama, sudah dapat jawaban. Tapi yang kami minta ini identitas lengkap (WN China). Nanti kita cocokkan dengan keterangan saksi,” katanya kepada NTBSatu.
Sembari menunggu jawaban Imigrasi, proses penyidikan masih berjalan pihak kepolisian. Abisatya mengaku, proses pemeriksaan sejumlah saksi masih dilakukan.
Sementara keberadaan WN China yang berjumlah 15 orang tersebut, sambung Abisatya, masih dalam pencarian. “Kalau di mana mereka, masih kita cari,” ungkapnya.
Dikritik Walhi
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB menyoroti keterlibatan WN China terkait kerusakan lingkungan di pertambangan ilegal wilayah Sekotong, Lombok Barat.
Menurut Direktur Walhi NTB Amry Nuryadin, kendati tempat pertambangan Ilegal di Dusun Lendek Bare, Desa persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong itu sudah ditutup, proses hukum juga harus tetap berjalan. Apalagi dalam kasus ini menyerat belasan WN China.
“Apalagi kerusakan lingkungan di sana kan salah satu penyebabnya adalah adanya pekerjaan TKA (tenaga kerja asing),” katanya kepada NTBSatu, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Amry mendorong kepolisian mengusut tuntas kasus kegiatan tak berizin WN China di Dusun Lendek Bare, Desa persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong tersebut.
Sebagai informasi, dugaan keterlibatan 15 WN China di tambang emas itu masih berjalan di Sat Reskrim Polres Lombok Barat. Kepolisian masih menunggu identitas lengkap dari Imigrasi.
Sisi lain, Plh Kepala DLHK NTB, Mursal mengaku pihaknya mengetahui idetintas warga negara asing yang bekerja di sana. Jumlahnya delapan orang. Tujuh warga negara asing (WNA) dan satu WNI.
Delapan pekerja tambang ilegal ini, berdomisili di Lembar Selatan, Lombok Barat. Namun, setelah kejadian pembakaran beberapa waktu lalu, mereka langsung berpindah tempat.
“Yang jelas mereka tidak ada di Sekotong lagi, tapi dulu menetapnya itu di lembar selatan, mereka ada semacam mess di sana,” terang Mursal, kemarin.
Tak hanya di Sekotong, tujuh WNA dan satu WNI ini juga menggarap pertambangan yang ada di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
Karenanya, Amry merasa aneh jika pihak Imigrasi tak mengetahui identitas lengkap para tenaga kerja asing yang ‘berkontribusi’ merusak kawasan hutan di Sekotong. Imigrasi pun diminta buka suara atau jangan diam terkait masalah WN China tersebut.
“Kan nggak mungkin mereka tidak tahu ada TKA. Kalau ada, berarti kecolongan. Apalagi Sampai beraktivitas. Tak hanya lingkungan yang mereka langgar, tapi ada banyak aturan,” tegasnya.
Tambang ditutup KPK
Sebagai informasi, KPK melalui Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi, menutup dengan memasang plang pelarangan aktivitas pertambangan di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria menjelaskan, ia tak hanya melihat ada potensi kerusakan lingkungan. Namun, juga menemukan sejumlah peralatan dan bahan kimia seperti merkuri, berasal dari Negara China.
“Alat berat dan terpal khusus yang mereka gunakan untuk proses penyiraman sianida juga berasal dari China. Yang menambah kompleksitas permasalahan ini,” jelasnya.
Limbah merkuri dan sianida hasil proses pengolahan emas di Dusun Lendek Bare, Desa persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong itu, berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya. Termasuk sumber air dan pantai yang berada di bawah kawasan tambang.
Jika tidak melakukan tindakan serius, aktivitas pertambangan ilegal akan mengancam potensi wisata yang ada di daerah setempat. Ujungnya, yang merugi adalah masyarakat.
“Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan,” tegas Dian. (*)
