Mataram (NTBSatu) – Rapat pleno rekapitulasi untuk Kabupaten Sumbawa Barat berjalan begitu alot.
Dimana banyak protes yang dilayangkan oleh setiap saksi parpol kepada KPU Sumbawa Barat.
Salah satu saksi parpol Demokrat secara tegas menolak atau tidak menerima Pleno Rekapitulasi untuk Kabupaten Sumbawa Barat.
“Kami dari saksi Demokrat melihat ada sesuatu pemaksaan yang dilakukan, ada dugaan spesialisasi terhadap salah satu caleg untuk memaksa walaupun ada kekeliruan, tetapi ngotot pimpinan mau mengetok ini,” jelasnya dalam forum pleno pada Sabtu, 9 Maret 2024.
“Kami dari demokrat karena ini mulai dari mekanisme, prosedur, dan lainnya, dan juga saran perbaikan, maka kami menolak ini,” sambungnya.
Berita Terkini:
- Pemkot Mataram Fasilitasi Seragam Gratis Bagi Siswa Kurang Mampu
- NTB Makin Dilirik Wisatawan, Pengeluaran Wisnus Capai Rp2,87 Juta per Perjalanan
- SiLPA Mataram Tembus Rp166 Miliar, Wali Kota Pastikan Alokasi untuk Layanan Publik Prioritas
- Refleksi Hari Jadi Bima ke-385 Tahun: Sejarah Singkat, Potret Masalah, dan Wacana Heterarki Sosial Masyarakat
Untuk itu pihaknya akan mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi pada tingkat Provinsi.
“Kami akan ajukan keberatan terhadap proses ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan, sebagian besar saksi yang ada dalam forum pleno telah menerima apa yang telah dijawab oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
