Kemendikbudristek Rilis Pedoman Terbaru Aturan Zonasi PPDB

Mataram (NTBSatu) – Kemendikbudristek telah merilis pedoman pelaksanaan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang terbaru. Pedoman pelaksanaan itu tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 30 Oktober 2023. Salah satu isi dari pedoman pelaksanaan tersebut memuat aturan tentang pedoman jalur zonasi PPDB untuk tahun ajaran mendatang. Sebab, pada PPDB 2023 permasalahan zonasi kembali mencuat di seluruh Indonesia termasuk NTB. Baca Juga : Cuaca Panas Akibatkan Kenaikan Pemakaian Listrik, PLN Lakukan Pemadaman Bergilir “Sehingga dengan adanya pedoman terbaru mengenai aturan zonasi PPDB diharapkan dapat meminimalisir permasalahan zonasi setiap tahunnya,” tulis Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, dikutip, Sabtu, 11 November 2023. Aturan Jalur Zonasi PPDB di Pedoman Terbaru · Daya tampung jalur zonasi: SD: paling sedikit 70% dari daya tampung sekolahSMP: paling sedikit 50% dari daya tampung sekolahSMA: paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah Baca Juga : Begini Tanggapan Kabid SMK soal Siswanya Jadi Penyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di NTB · Pemerintah daerah dapat mengatur kuota daya tampung lebih besar setelah menghitung jumlah daya tampung dan proyeksi calon peserta didik Syarat Jalur Zonasi Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat di Kartu Keluarga (KK) yang terbit paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB Jika terjadi perubahan data di KK kurang dari 1 tahun, tetapi tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi Dalam hal adanya perbedaan nama orang tua/wali calon siswa di KK, KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia/bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir. Dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian dari instansi berwenang Dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas dukcapil sesuai kewenangan untuk verifikasi kebenaran data dalam KK Baca Juga : Cuaca Panas Akibatkan Kenaikan Pemakaian Listrik, PLN Lakukan Pemadaman Bergilir Aturan Seleksi Jalur Zonasi · Dokumen yang diverifikasi yaitu Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili · Jika terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan · Seleksi jalur zonasi SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan: Usia Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemkab/pemkot Baca Juga : Begini Tanggapan Kabid SMK soal Siswanya Jadi Penyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di NTB · Seleksi jalur zonasi SMP dan SMA memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi · Jika jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka para calon siswa bersangkutan diseleksi berdasarkan usia calon siswa yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir · Dinas Pendidikan memastikan bahwa seleksi jalur prestasi dilakukan jika ada sisa kuota dari seleksi pada jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali Aturan PPDB terkait Zonasi lainnya · Seleksi jalur afirmasi SMP dan SMA memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi Baca Juga : Cuaca Panas Akibatkan Kenaikan Pemakaian Listrik, PLN Lakukan Pemadaman Bergilir · Selain seleksi calon siswa seperti berdasarkan nilai rapor dan bakat, SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung sekolah. · Jika ada siswa yang masih belum dapat sekolah, pemda melakukan penyaluran langsung siswa ke sekolah yang masih punya data tampung di wilayah zonasi yang sama. Jika masih kehabisan kuota, maka disalurkan ke sekolah di wilayah zonasi terdekat. · Berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, dinas pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon siswa program penanganan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas sudah tertampung di wilayah zonasi. Itulah aturan zonasi terbaru dalam pedoman pelaksanaan PPDB yang dikeluarkan Kemendikbudristek. (JEF) Baca Juga : Begini Tanggapan Kabid SMK soal Siswanya Jadi Penyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di NTB