Mataram (NTBSatu) – Banyak kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas di Pemilu ini, tapi berakhir pada hukuman yang dinilai tidak memberikan efek jera berarti bagi pelaku.
Sebagai contoh, Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat yang hanya divonis 3 bulan penjara setelah aktif mengampanyekan istrinya sebagai Calon Legislatif (Caleg).
Sementara di beberapa kasus ASN lainnya, hanya berakhir dengan pelaporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanpa ada kejelasan hukuman yang bisa memberikan efek jera.
Padahal, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Dalam aturan itu termaktub, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Berita Terkini:
- Perlu Rehabilitasi Irigasi di Desa Lunyuk Rea Sumbawa untuk Menunjang Sektor Pertanian
- Pemprov Segera Tetapkan UMP NTB 2026
- Wabup Edwin Tantang Guru di Lombok Timur Ciptakan Pendidikan Lebih Berdampak
- Aruna Senggigi Raih Dua Penghargaan Kuliner Nasional
ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Di Kabupaten Bima sendiri, banyak ditemukan kasus pelanggaran netralitas ASN.
Terbaru, pada 17 Januari 2024 kemarin, sebanyak 10 ASN dari Kabupaten Bima yang terbukti melanggar netralitas dilaporkan ke KASN dan kini sedang dalam tahap proses.
