Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, mencatat indeks pemerataan guru baru mencapai 65,93 persen.
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa, Amir Mahmud, mengakui masih terjadi kesenjangan distribusi guru antarwilayah, Indeks angka 65,93 persen menunjukkan distribusi tenaga pendidik, baik ASN maupun PPPK, belum merata di seluruh wilayah.
“Capaiannya sekitar 65,93 persen. Artinya, pemerataan guru kita belum merata,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 8 April 2026.
Ia menjelaskan sejumlah wilayah mengalami kelebihan guru, sementara wilayah lain justru kekurangan. Dalam satuan pendidikan, ada sekolah dengan jumlah guru overload (berlebih) ada juga yang masih kekurangan.
Meski begitu, Amir memastikan hampir tidak ada sekolah tanpa guru. Kekosongan itu masih bisa tertutup oleh Guru Tidak Tetap (GTT).
“Secara faktual, hampir tidak ada satuan pendidikan yang kosong, karena masih ada GTT,” jelasnya.
Jumlah GTT di seluruh satuan pendidikan di Sumbawa mencapai 1.569 orang. Mereka menjadi penopang utama keberlangsungan proses belajar mengajar.
Amir menyebut faktor geografis menjadi kendala utama pemerataan guru. Ia mengaku kesulitan mendistribusikan atau menugaskan guru ke wilayah terpencil.
“Kendala geografis membuat kita sulit mendistribusikan guru, terutama di wilayah dengan lokasi jauh,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti kendala teknis pada skema PPPK. Regulasi mutasi atau perpindahan guru belum tersedia sehingga penataan distribusi belum optimal.
Andalkan BOSP
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah masih mengandalkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menggaji GTT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikans ekitar 20 persen dari total dana BOSP untuk honor para guru GTT.
Ke depan, Dikbud Sumbawa sedang memetakan kebutuhan guru sekaligus menyiapkan langkah strategis untuk pemerataan. Salah satu upaya yang ditempuh yakni mengusulkan relokasi atau mutasi guru PPPK ke pemerintah pusat.
“Kami sedang melakukan pemetaan dan mencoba mengusulkan relokasi atau mutasi guru PPPK melalui kementerian,” ungkapnya.
Ia berharap pemerataan guru segera terwujud agar seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap tenaga pendidik berkualitas.
“Harapannya, semua wilayah bisa mendapatkan akses guru berkualitas secara merata, termasuk di daerah sulit,” harapnya. (*)
