Selong (NTBSatu) – Oknum calon legislatif (caleg) perempuan inisial S dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Lombok Timur diduga melakukan pelanggaran kampanye Pemilu 2024 dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan sebagai alat menggaet pemilih.
S diduga menerbitkan sendiri kartu BPJS Kesehatan dan dibagikan kepada masyarakat di Dapil III Lombok Timur.
Pembagian kartu jaminan kesehatan itupun tanpa ragu ia bagikan melalui media sosial.
Menyikapi dugaan pelanggaran itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Lombok Timur, melalui pengurus hariannya, Ubaidillah, meminta kadernya untuk lebih berhati-hati dalam berkampanye.
“kita harus arip dan taat hukum. Jangan menghalalkan segala cara,” kata Ubaidillah, Sabtu, 27 Januari 2024.
Ia pun mengaku akan melakukan koordinasi dengan oknum caleg yang diduga melakukan pelanggaran kampanye tersebut.
“Saya koordinasikan sama yang bersangkutan dulu, karena saya juga bukan pengambil kebijakan di DPD,” ucapnya.
Baca Juga: Pemerintah Terus Gelontorkan Bansos Beras, INDEF : Ini Bisa Jatuhkan Harga Beras Petani
BPJS Selong Klarifikasi
Sementara, Kepala Cabang BPJS Selong, Catur Wiguna, hanya bicara normatif soal dugaan penyalahgunaan kartu BPJS tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya saat ini sudah tidak menerbitkan kartu fisik, atau beralih ke kartu digital. Sehingga kartu yang dibagikan oknum caleg tersebut menimbulkan pertanyaan.
“BPJS Kesehatan tidak lagi menerbitkan kartu fisik sebagai identitas kepesertaan, cukup dengan kartu digital yang tersedia di aplikasi mobile JKN,” kata Catur, Jumat, 26 Januari 2024.
Melalui transformasi digital, lanjut Catur, peserta yang sudah aktif kepesertaannya cukup menunjukkan KTP elektronik pada saat mengakses pelayanan kesehatan.
Oknum caleg S ketika dikonfirmasi membantah jika dirinya telah melakukan kampanye terselubung dengan cara membuatkan kartu BPJS Kesehatan. Sebelum menjadi caleg, ia mengaku sudah membantu warga yang tidak mampu untuk mengurus dan membuat kartu BPJS Kesehatan.
“Masyarakat yang saya bantu buatkan kartu BPJS Kesehatan adalah mereka yang namanya telah ada di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kadang masyarakat datang ke kantor desa malah disuruh ke sini,” terangnya.
Berkaitan dengan kartu BPJS yang dicetak, S mengakui jika mencetak sendiri, tapi tidak lain bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang akan berobat. Sebab sekarang pihak BPJS memang tidak lagi mencetak kartu.(MKR)
Baca Juga: Kampanye di Media Sosial, Diskominfo Mataram: Harus Sesuai SOP
