Mataram (NTBSatu) – Selama bertugas delapan bulan kedepan, panitia Pilkada 2024 di Kota Mataram akan terjamin jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Pemberian jaminan ini bertujuan untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas pada 27 November 2024 mendatang.
Hal ini juga diharapkan sebagai motivasi bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota badan adhoc.
Komisioner KPU Kota Mataram, Muslih Syuaib mengatakan, proses pendaftaran sudah berlangsung sejak 23 April 2024 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan target 30 orang per kecamatan.
Setelah PPK, dilanjutkan dengan membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 50 kelurahan dengan 3 orang per kelurahan, total 150 orang dengan Masa kerja PPS yaitu 8 bulan.
“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dibentuk satu bulan sebelum pemungutan suara dengan 7 orang per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Diperkirakan akan ada lebih dari 1.248 TPS, sehingga total anggota KPPS bisa mencapai 8.000 orang,” ujarnya, Selasa, 30 April 2024.
Berita Terkini:
- 12 Napi Lapas Lombok Barat Diusulkan Terima Remisi Natal 2025
- BEM dan DPM Unram Pastikan Proses Pemilihan Rektor Berjalan Kondusif
- Anggota DPRD NTB Efan Limantika Jadi Tersangka Dugaan Pemalsuan Dokumen Lahan
- Bupati Jarot Pasang Badan Jaga Hutan Sumbawa
- Akhir 2025, Segini Capaian Jaminan Ketenagakerjaan Lombok Timur
Meskipun hanya bekerja satu bulan, anggota KPPS juga akan mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Hal ini untuk memastikan mereka terlindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama bertugas.
“Selain jaminan sosial, kami pastikan anggota badan adhoc mendapatkan honor sesuai ketentuan,” jelas Muslih.
Lebih dari sekadar jaminan dan honor, Muslih menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. (WIL)
