Ia mengatakan jika memang ingin pragmatis semata, lebih efisien seorang capres atau cawapres tetap berada dalam jabatan publik dan menyalahgunakan kewenangan dan menggunakan fasilitas negara yang ada dalam lingkup kendali jabatannya.
“Itu lebih mudah seperti yang kita lihat sekarang. Kepala desa dimobilisasi, bansos dipersonalisasi. Itu kan dampak elektoralnya jelas, jauh lebih nyata,” katanya.
Menurut Karaniya, jika memang mengundurkan diri untuk fokus berkampanye dan mendulang suara saja, seharusnya bisa dilakukan sejak menjadi cawapres.
TPN Ganjar-Mahfud, kata dia, awalnya menilai kondisi Pilpres 2024 bisa dilakukan sambil menjabat jabatan publik tanpa menyalahgunakan kewenangan.
“Jadi bukan baru, tiba-tiba gitu. Waktu itu niatnya ya sudah cuti saja dulu sambil kepenginnya meski menjabat tapi sama sekali tak menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat negara. Apalagi beliau ini juga bertanggung jawab untuk pemilu,” katanya.
Namun upaya itu, kata dia, tak berhasil sebab melihat gerakan pasangan capres-cawapres nomor urut dua ditengarai menggunakan ragam cara seperti mengakomodir kepala desa hingga bantuan sosial atau bansos yang dipersonalisasi.
“Sebagai bentuk kritik moral, Prof Mahfud mengambil langkah ini (mengundurkan diri) supaya ini disudahilah,” ujarnya.
Karaniya mengatakan menggunakan dan menyalahgunakan fasilitas negara untuk keperluan kampanye dilarang berdasarkan Pasal 73 dan 74 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.
“Prof Mahfud kan tak mau dijemput atau difasilitasi oleh pejabat daerah saat keliling kampanye. Bawa-bawa bansos oh ini misalnya bansos dari Menkopolhukam. Tidak begitu,” tutupnya.
Baca Juga: Petani NTB Mulai Kesulitan Pupuk, Relawan Ganjar–Mahfud GGMU Bantu Petani Lokal
Sebelumnya, Mahfud Md mengaku pada waktunya akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.
“Bahwa pada saatnya yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” ujar dia di Semarang pada Selasa malam, 23 Januari 2024.
Sejak menjadi cawapres, Mahfud Md mengaku melarang koleganya yang menjabat di daerah agar tak menjemput serta melayaninya ketika berkunjung.
“Maksud saya agar ditiru yang lain. Kalau jadi calon jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri,” tuturnya.
Namun, dia menilai kandidat lain masih memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingannya sebagai kontestan pemilu.
“Malah yang terakhir menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga ikut tim sukses,” ucap dia.
Melihat kondisi tersebut, Mahfud mengungkapkan niatnya untuk mundur dari kabinet tinggal menunggu waktu.
“Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum,” kata Mahfud.
Mahfud juga mengaku tengah mencari momentum yang pas baginya mengundurkan diri saat Presiden Jokowi telah mempersilakan dirinya hengkang dari kabinet.
Kendati begitu, Mahfud belum bersedia membeberkan, kapan kepastian waktu mundur dari kabinet Jokowi.
“Nantilah (soal waktu pengunduran diri) itu, kalau itu sudah sangat teknis,” kata Mahfud ditemui di Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024. (SAT)
Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga, Pemkot Bima Gandeng Bulog Lakukan Operasi Pasar
