Selong (NTBSatu) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk menginstruksikan semua desa untuk menggunakan dana desa untuk membiayai peningkatan kapasitas masyarakat yang hendak menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kebijakan itu pun mendapat apresiasi dari Yayasan Advokat Buruh Migran Indonesia (ADBMI). Mereka menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur memiliki visi yang maju soal peningkatan kapasitas PMI.
“Kami sangat mengapresiasi langkah maju Kadis PMD. Kita berharap sosialisasi lebih masif dan PMD memberikan asistensi kepada desa dalam pelaksanaan Permen PPDT yang pro migran ini. Ini kebijakan yang progresif dan responsif,” kata Direktur ADBMI, Roma Hidayat, Selasa, 23 Januari 2024.
Diketahui, alokasi dana desa untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terkait PMI berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Salah satunya untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pemahaman masyarakat terkait buruh migran.
Baca Juga: Evi Apita Maya Rasakan Kerinduan Masyarakat yang Ingin Didengar Aspirasinya
“Di mana dana desa itu bisa digunakan untuk perlindungan dan pemberdayaan kelompok migran,” ucapnya.
Menurut tinjauan Hidayat, ketakutan desa dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk pekerja migran menjadi salah satu kendala pengembangan PMI selama ini.
Ia berharap, surat edaran dari DPMD Lombok Timur tersebut dapat menjadi contoh bagi Kementerian Dalam Negeri untuk membuat nomenklatur khusus penggunaan dana desa untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat perihal PMI.
Jika ada nomenklatur khusus tersebut, lanjut Hidayat, maka desa tidak akan merasa was-was dalam menggunakan dana desa mereka dalam meningkatkan kapasitas PMI. (MKR)
Baca Juga: Menakar Peluang Timnas Indonesia Masuk 16 Besar Piala Asia 2023
