Mataram (NTBSatu) – Awal tahun 2024, hampir seluruh provinsi di Indonesia telah melakukan kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II).
Diketahui, BBNKB II ini adalah pajak yang dipungut pemda untuk penyerahan hak kepemilikan kendaraan bekas.
Yang dimaksud BBNKB II ketika mutasi atau balik nama, misalnya seseorang yang beli kendaraan, tetapi bukan kendaraan baru.
BBNKB II diketahui juga berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor dari provinsi lain yang ingin pindah atau bertempat tinggal di wilayah tersebut.
Melansir Kompas.com, Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Plh Kapuspen Kemendagri) Yudia Ramli mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tidak lagi menetapkan BBNKB II.
Berita Terkini:
- Kasat Resnarkoba Jadi Tersangka, Polda NTB Dalami Peran Kapolres Bima Kota
- Dari Seng ke Genteng Tanah Liat, Pemkab Sumbawa Siapkan Hunian Sejuk dan Buka Lapangan Kerja Desa
- Mentan RI Kunjungi NTB, Janjikan Jaminan Harga Pascapanen
- Jaksa Agendakan Periksa Pejabat Pemprov NTB Kasus DAK Dikbud Rp42 Miliar
Namun pemerintah provinsi dapat memberikan pengurangan sesuai kebijakan daerah masing-masing.
