P2G Kritisi Janji Pasangan Capres-Cawapres terhadap Guru

Mataram (NTBSatu) – Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru mengkritis janji ketiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam bidang pendidikan dan guru. Mereka menilai ketiga pasangan ini belum mampu memberikan solusi yang komprehensif atas berbagai persoalan di sektor pendidikan dan guru. Sebab, kata P2G, visi-misi yang diusung oleh ketiga pasangan belum menyentuh lima persoalan dan isu fundamental guru di Indonesia. Lima persoalan dan isu tersebut, yakni kesejahteraan guru yang sangat rendah, kompetensi guru yang masih rendah, rekrutmen dan distribusi guru yang masih amburadul, perlindungan guru yang minim, dan buruknya pengembangan karier guru. Berikut kritikan P2G tentang kanji Capres-Cawapres atasi persoalan guru Baca Juga : 64,07 Persen Petani Milenial di NTB Sudah Adopsi Teknologi Digital P2G mengapresiasi niat pasangan nomor urut 1, Anies-Muhaimin untuk menuntaskan rekrutmen guru ASN. Namun, PG2 menyayangkan solusi yang diberikan pasangan ini masih mengambang. "P2G ingin kepastian agar pasangan AMIN berkomitmen membuka kembali rekrutmen guru PNS bukan PPPK saja. Tagline "perubahan" yang diusung pasangan ini justru tidak menawarkan perubahan sama sekali dalam hal rekrutmen guru, kesejahteraan, peningkatan kompetensi, maupun rekrutmen dan distribusi," kata P2G, dikutip dari rilis resminya, Selasa, 5 Desember 2023. Sementara, untuk pasangan nomor urut 2, P2G turut memberikan apresiasinya terkait komitmen menetapkan upah minimum guru non-ASN. Namun, P2G menilai Prabowo-Gibran tidak memberi solusi yang komprehensif mengenai 5 isu fundamental soal guru. Baca Juga : Raih Medali Emas Kejuaraan Dunia Karate, Siswa SMPN 6 Mataram Ini Dikenal Religius P2G juga menyoroti janji tambahan tunjangan guru sebesar Rp 2 juta per bulan. "Jika dikalkulasikan akan menyedot APBN sebesar 79,2 triliun per tahun," jelasnya P2G dalam rilisnya. Sementara, soal komitmen Ganjar-Mahfud MD mengenai gaji guru hingga 20 juta per bulan, P2G menilai dalam kalkulasi riil wacana tersebut tak realistis. Baca Juga : 64,07 Persen Petani Milenial di NTB Sudah Adopsi Teknologi Digital "20 juta rupiah dikali 3,3 juta guru = Rp 66 Triliun per bulan. Alhasil negara harus menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp 792 triliun (belum ditambah gaji ke-13 dan THR per tahun) khusus untuk gaji guru," terang P2G. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menambahkan, angka ini justru melampaui alokasi 20% APBN untuk fungsi pendidikan. Diketahui, dalam APBN Tahun 2023, anggaran pendidikan menyedot sekitar Rp 612 triliun. "Tidak mungkin rasanya, anggaran untuk sekadar gaji guru melebihi 20% APBN untuk pendidikan," ungkapnya. Baca Juga : Raih Medali Emas Kejuaraan Dunia Karate, Siswa SMPN 6 Mataram Ini Dikenal Religius P2G juga menyayangkan tak ada satu capres-cawapres pun yang memberi solusi soal runyamnya tata kelola sekolah di Indonesia. Padahal hal ini berdampak langsung terhadap tata kelola sekolah, kesejahteraan, kompetensi, karier dan rekrutmen serta distribusi guru. Bahkan, mereka menyoroti setiap pasangan capres-cawapres ini karena tidak memaparkan strateginya dalam mempersiapkan guru kompeten. Baca Juga : 64,07 Persen Petani Milenial di NTB Sudah Adopsi Teknologi Digital "Visi-misi capres terlalu klise, kami tidak menemukan adanya penyiapan "grand design" peningkatan kompetensi guru. Tanpa menyentuh kompetensi dalam menyiapkan guru-guru andal, mustahil pendidikan yang berkualitas akan tercapai," kata Satriwan. Menurut pihaknya, pendidikan profesi guru (PPG) sebaiknya melalui pola "concurrent teacher education", yaitu pendidikan profesi guru yang menyatu dengan kuliah reguler agar efektif waktu serta anggaran. Sehingga para guru sudah dipersiapkan sejak masa LPTK dan bagi mereka yang benar-benar ingin menjadi guru. “Bukan seperti sekarang, pola pendidikan profesi guru terpisah dari pendidikan sarjana strata satu,” pungkasnya. (JEF) Baca Juga : Raih Medali Emas Kejuaraan Dunia Karate, Siswa SMPN 6 Mataram Ini Dikenal Religius