Soal Netralitas ASN: Pj Gubernur NTB Akui Tak Masalah Diperiksa Setiap Hari Oleh Presiden
Jauh sebelum Presiden Jokowi berkata demikian, Gita Ariadi mengaku, dirinya sudah sering menghimbau agar ASN di NTB menjadi fasilitator yang baik di tengah berlangsungnya perhelatan politik, baik Pilpres, Pemilu maupun Pilkada.
“Jadi kita pada posisi yang netral, pelayanan publik tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat, pelayanan publik tetap sesuai dengan spirit kehadirannya, memberikan pelayanan kepada semua golongan masyarakat, tanpa membedakan-bedakan afiliasi dan interest politik,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tetap netral pada Pilpres 2024 mendatang.
Berita Terkini:
- Rute Baru Penerbangan Lombok – Malang Resmi Beroperasi
- DPRD Kota Mataram Pastikan tak Ada Program “Siluman” di APBD 2026
- Mataram Darurat Sampah, DLH Akui Kewalahan Hadapi Tumpukan 150 Ton Tiap Hari
- Sampaikan Keberatan ke Dewan, Hasil Seleksi Komisi Informasi NTB Diminta Dibatalkan
Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, pada Senin, 30 Oktober 2023.
“Oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bapak/ Ibu dievaluasi tiga bulan sekali, tapi saya evaluasi harian. Begitu saya evaluasi harian itu, hati-hati loh,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, jika ditemukan kepala daerah atau ASN yang tidak netral di tahun politik ini, ia tak segan menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden untuk mencopot jabatan kepala daerah atau ASN tersebut.
“Begitu Bapak/ Ibu miring-miring (tak netral), setiap hari saya bisa ganti Bapak/ Ibu, itu hak prerogatif yang saya miliki,” tegasnya. (MYM)
