Jakarta (NTBSatu) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai bertekad menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Ia mengatakan, Kementerian HAM bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait sudah berkeliling ke beberapa negara untuk menyatakan keinginan Indonesia tersebut.
“Wakil menteri (HAM) baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Natalius Pigai dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta mengutip unggahan video YouTube Kementerian HAM RI, Jumat, 12 Desember 2025.
Mantan Komisioner HAM itu mengaku sudah ke beberapa negara, seperti Kamboja dan Laos, menyampaikan niat untuk menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
“Saya sudah bertemu Presiden Dewan PBB. Saya sendiri dari Kamboja dan Laos. Sudah saatnya Indonesia memimpin dunia,” ujarnya sambil meminta Mantan Ketua Dewan HAM PBB, Prof. Makarim Wibisono berdiri.
Lebih lanjut, Pigai menilai, bila tongkat kepemimpinan Dewan HAM PBB berada di tangan Indonesia, dunia akan melihat lompatan besar. Ia menargetkan, lahirnya berbagai konvensi internasional yang selama ini tidak pernah ada.
“Konvensi HAM dan korupsi bisa kita hasilkan. HAM dan lingkungan bisa kita hasilkan. HAM dan pemilu, HAM dan pembangunan, semua bisa kita hasilkan,” tegasnya.
Ia menegaskan, tak satu pun konvensi internasional tersebut pernah dibuat PBB. Karena itu, bila Indonesia memimpin, tatanan dunia bisa berubah.
“Kalau kepemimpinan itu ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan merubah tatanan dunia. Pasti,” kata Pigai.
Menurutnya, jika Indonesia berhasil menjadi Presiden Dewan HAM PBB dan menciptakan berbagai konvensi berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, maka Indonesia akan mengambil peran dalam mengubah tatanan dunia ke arah yang lebih baik. Salah satunya melalui perjuangan membela HAM.
Pigai menegaskan, langkah ini harus diperkuat dengan pembangunan peradaban dan penghargaan kepada tokoh-tokoh pejuang HAM, agar bisa menjadi representasi wajar ketika Indonesia dipilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB. (*)
