Jakarta (NTBSatu) – Indonesia resmi menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk tahun 2026.
Penetapan tersebut dalam rapat Organisasi Dewan HAM PBB di Jenewa, Kamis, 8 Januari 2026 dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube UNTV News and Rescue.
Wakil Presiden Dewan HAM PBB 2026, Duta Besar Tsegab Kebebew Daka mengatakan, Indonesia terpilih secara aklamasi karena tidak ada nominasi lain.
Dalam rapat tersebut, Daka mengusulkan agar Dewan menunjuk Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa. Yakni Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk siklus ke-20.
“Karena tidak ada nominasi lain. Saya mengusulkan agar dewan memilih Duta Besar Suryodipuro untuk posisi presiden untuk siklus ke-20 secara aklamasi,” ujar Daka.
Ia menegaskan, penetapan tersebut setelah tidak ada keberatan dari anggota Dewan. “Dengan hormat saya menyatakan Yang Mulia Bapak Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai presiden terpilih Dewan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2026 secara aklamasi,” katanya.
Jadi Calon Tunggal
Sebelumnya, Indonesia telah dipercaya sebagai calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan HAM PBB.
Keputusan itu merupakan hasil pemungutan suara dalam pertemuan Asia-Pacific Group pada 23 Desember 2025. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia meraih dukungan 34 dari total 47 suara.
Menanggapi penetapan tersebut, Sidharto Reza Suryodipuro menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan tersebut.
“Apresiasi tulus saya pertama-tama ditujukan kepada Kelompok Asia Pasifik, tempat Indonesia bernaung, atas nominasinya. Dan kepada Dewan secara keseluruhan atas dukungannya,” kata Arto.
Indonesia, menurut Arto, merupakan pendukung kuat Dewan Hak Asasi Manusia sejak lembaga tersebut pertama kali terbentuk.
Indonesia juga telah beberapa kali menjadi anggota Dewan HAM. Secara konsisten berupaya berperan konstruktif, serta menjadi jembatan dialog di berbagai isu hak asasi manusia.
Arto menegaskan, komitmennya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Presiden Dewan HAM PBB dengan menjunjung tinggi prinsip, integritas, dan mandat Dewan dalam memajukan serta melindungi hak asasi manusia di tingkat global. (*)
