Jakarta (NTBSatu) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, Indonesia akan menangani permasalahan di Venezuela jika menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan tersebut Pigai sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Serah Terima Aset Rampasan Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Januari 2026.
Dalam pidatonya, Pigai menyebut pencapaian tersebut sebagai tonggak sejarah bagi Indonesia. Menurutnya, untuk pertama kali sejak 80 tahun kemerdekaan, Indonesia akan memimpin sebuah lembaga multilateral dunia.
“Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia. Jadi wajar kalau KPK memberikan penghargaan, hadiah,” ujar Pigai dalam keterangan resminya.
Pigai juga menyinggung, situasi Venezuela yang ia nilai tengah mengalami kekacauan setelah pasukan Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Ia mengatakan, persoalan yang Venezuela hadapi nantinya dapat perwakilan Indonesia tangani di jajaran Sekretariat Jenderal Dewan HAM PBB.
“Sekjen PBB baru orang nomor dua sekarang Indonesia. Besok yang Venezuela nanti dia yang ini, putra Indonesia akan menangani Venezuela,” kata Pigai.
Indonesiap Siap Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Sebelumnya, Pigai telah menyatakan tekadnya untuk membawa Indonesia merebut posisi Presiden Dewan HAM PBB. Hal itu ia sampaikan dalam pidato peringatan Hari HAM ke-77 di Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025.
“Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” ujarnya.
Pigai meyakini, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan membawa perubahan signifikan terhadap tatanan dunia. Ia menegaskan, Indonesia tidak perlu menunggu hingga 2045 untuk memainkan peran global.
“Kalau kepemimpinan Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, harus bangun peradaban yang lebih baik,” tutup Pigai.
Sebagai informasi, anggota kelompok Asia-Pasifik resmi memilih Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tahun 2026.
Nominasi itu dijadwalkan ditetapkan dalam pertemuan Dewan HAM PBB Jenewa, 8 Januari 2026. Dalam kapasitas ini, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses internal badan PBB tersebut sepanjang tahun.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, dukungan negara-negara kawasan mencerminkan kepercayaan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan agenda hak asasi manusia di panggung internasional.
Dengan posisi strategis ini, pemerintah berharap dapat mendorong dialog dan penyelesaian konflik berbasis prinsip HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam kerja sama multilateral global. (*)
