Anwar Ibrahim Kecam Penangkapan Presiden Venezuela: Trump Langgar Hukum Internasional
Jakarta (NTBSatu) – Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolàs Maduro.
Anwar menilai, tindakan di bawah perintah Presiden AS, Donald Trump tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya @anwaribrahim_my, ia menegaskan, penggunaan kekuatan militer terhadap kepala negara berdaulat tidak dapat dibenarkan dalam tatanan hukum internasional.
“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat,” tulis Anwar dikutip Senin, 5 Januari 2026.
Selain Maduro, operasi militer tersebut juga mengakibatkan penangkapan terhadap istri presiden Venezuela itu. Anwar secara tegas meminta agar keduanya segera dibebaskan. Ia menilai, aksi Amerika Serikat berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.
Menurutnya, pemecatan atau penyingkiran paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui intervensi eksternal akan mengikis batas penggunaan kekuasaan dan melemahkan kerangka hukum internasional yang selama ini menopang stabilitas global.
“Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya,” ujarnya.
Anwar menegaskan, rakyat Venezuela memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri tanpa campur tangan asing.
Berdasarkan pengalaman sejarah, ia menilai perubahan kepemimpinan yang dipaksakan oleh kekuatan eksternal justru lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat.
“Malaysia menganggap penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebagai hal yang terpenting untuk hubungan damai antar negara,” kata Anwar.
Ia juga mendorong penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan deeskalasi. “Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan yang paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil. Dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi sah mereka tanpa bahaya lebih lanjut,” imbuhnya.
AS Tangkap Presiden Venezuela
Sebelumnya, pasukan khusus AS menangkap Presiden Venezuela, Nicolàs Maduro dan istrinya dalam sebuah operasi militer sebelum fajar pada Sabtu, 3 Januari 2026. Operasi tersebut juga bersamaan dengan serangan udara ke sejumlah lokasi di dalam dan sekitar ibu kota Venezuela, Caracas.
Setelah ditangkap, Maduro dan istrinya dibawa ke Amerika Serikat dan diterbangkan dengan helikopter ke New York. Keduanya dilaporkan akan menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan senjata. (*)
