Jakarta (NTBSatu) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto merespons pernyataan Menteri HAM, Natalius Pigai yang meminta anggaran Rp20 triliun untuk kementriannya usai pelantikan.
Menurut Wamen HAM, pernyataan atasannya itu merupakan hal yang wajar. Sebab, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar itu untuk program-program yang sudah dirancang dapat terealisasi dengan baik.
Mugiyanto menambahkan, kerja-kerja Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5 HAM) harus ditangani serius.
“Selama ini kan belum terjadi. Sehingga hak asasi manusia bukan prioritas. Ibaratnya isu HAM berada dipojokan, dipinggiran. Setelah dielaborasi, ya kita memang butuh anggaran banyak,” jawabnya saat ditanya NTBSatu di acara Seminar Meneropong Indonesia 2025, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.
Namun, ia memahami saat ini pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi anggaran sebesar yang pihaknya ajukan.
“Kami juga realistis untuk sekarang pemerintah belum mampu memenuhinya. Tapi, sepersepuluh pun sudah luar biasa, kami bisa bekerja dengan baik,” imbuh Wamen Mugiyanto.
Kemudian, permintaan anggaran Rp20 triliun oleh Kementerian HAM salah satunya untuk membangun universitas, sekolah, atau pendidikan yang fokus kajiannya adalah hak asasi manusia.
“Itu juga mas, mengapa Universitas HAM kami canangkan. Terus ada rencana membuat Pusat Studi HAM, Prodi HAM, kemudian Diseminasi HAM ke daerah-daerah. Ini pekerjaan jangka panjang butuh waktu,” papar mantan Aktivis 98 itu.
Lebih lanjut, Mantan Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) itu menyebutkan bahwa jumlah staf di kantor kementriannya adalah sebanyak 188 orang.
“Kita akan membutuhkan 950 pegawai nanti di kantor. Kemudian kami juga akan memiliki Kantor Wilayah (Kanwil). Jadi kita punya lembaga struktural di setiap Provinsi nantinya,” ucap Mugiyanto yang juga alumni UGM. (*)
